KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional tengah menentukan pola pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP) tahun 2023. Hal tersebut untuk mengantisipasi terulangnya stok CBP yang menipis seperti tahun ini.

Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Budi Waryanto menerangkan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah.

Tahun depan rencananya jumlah pengelolaan CBP di Bulog ditetapkan 2,4 juta ton. Dimana stok carry over di tahun berikutnya ialah 1,2 ton. Jumlah tersebut naik dibandingkan ketentuan saat ini dimana Bulog diwajibkan mengamankan CBP hingga 1,5 juta ton.

Baca Juga: Masih Tergantung Impor, Tiga Komoditas Pangan Ini Perlu Perhatian

"Kita sudah merancang nanti melalui keputusan itu pengelolaan cadangan beras di Bulog di angka sekitar 2,4 juta ton, tapi stok di akhir tahun 2023 yang menjadi carry over 2024 ditetapkan 1,2 juta ton," kata Budi dalam Diskusi Virtual Forwatan, Jumat (23/12).

Selain peningkatan jumlah pengelolaan, juga akan diperluas outlet penyaluran CBP. Budi menegaskan, apa yang terjadi saat ini menjadi pelajaran agar pengelolaan CBP ke depan lebih baik.

"Ada beberapa kunci yang akan dilakukan, pertama pengelolaannya nanti akan ada sistem dinamis, tidak berhenti setahun tapi kalau bisa dikeluarkan pada masanya harus keluar, kemudian outletnya juga diperbanyak," imbuhnya.

Aturan tersebut diharapkan bisa terbit dalam dua hari ke depan dalam bentuk Peraturan Badan Pangan (Perbadan) yang mengatur CBP di Bulog. Ia mengatakan persetujuan Perbadan sudah didapatkan pada 20 Desember 2022.

"Mungkin dalam hari ini atau dua hari ini akan keluar peraturan yang mengatur cadangan pada pemerintah yang ada di Bulog. Jadi ini sudah ada persetujuannya tanggal 20 Desember dari Menteri Sekretaris Negara. Jadi perbadan akan keluar dan kemarin kami bersama Bulog sudah menetapkan cadangan pemerintah melalui keputusan kepala badan yang kita berharap nanti 31 Desember ini sudah keluar," jelasnya.

Dengan demikian, aturan tersebut akan menjadi acuan Bulog untuk perencanaan tahun 2023. Budi mengatakan dengan aturan tersebut harapannya pada saat panen raya tidak ada alasan mengenai penyerapan yang kurang optimal.

Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari menyampaikan, pihaknya berharap aturan penugasan CBP terbaru segera diterbitkan.

"Mudah-mudahan dalam waktu segera kami dapatkan tugas dan targetnya. Dalam perencanaan tersebut akan disebut jumlah CBP berapa, target penyaluran berapa, kepada siapa dan berapa harus pengadaan," kata Epi.

Baca Juga: Stok Beras Tahun ini Terendah Sepanjang Sejarah

Epi menyebut, dengan adanya kepastian pembelian dan penyaluran bagi Bulog tahun depan akan mempermudah pihaknya menghitung pengadaan tiap bulan.

Dengan demikian, Bulog dapat menentukan berapa jumlah serapan yang akan dilakukan saat panen raya di Maret nanti. Pasalnya sekitar 70%-80% pembelian akan dilakukan saat panen raya.

"Itu merupakan perencanaan kita untuk menghitung berapa besarnya pengadaan saat panen raya. Kami berharap dengan kebijakan-kebijakan yang lebih rinci lebih jelas maka penugasan juga menjadi mudah kami laksanakan. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi peluang-peluang yang bolong yang membuat kita nanti kelimpungan dengan jumlah stok beras yang harus disimpan oleh pemerintah," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi