KONTAN.CO.ID - China resmi merevisi Undang-Undang Penerbangan Sipil untuk pertama kalinya mengatur pesawat tanpa awak atau drone secara menyeluruh. Aturan baru ini bertujuan memperketat aspek keselamatan, sekaligus menata industri drone dan ekonomi ketinggian rendah (low-altitude economy) yang sedang tumbuh pesat.

Revisi undang-undang ini disahkan oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional pada 27 Desember 2025. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban sertifikasi kelaikan udara (airworthiness) bagi drone, menutup celah regulasi yang selama ini ada.

Mengutip Reuters, langkah ini sejalan dengan ambisi besar China mengembangkan low-altitude economy—sektor ekonomi berbasis aktivitas udara di bawah 3.000 meter—yang diproyeksikan melonjak dari 1,5 triliun yuan pada 2025 menjadi lebih dari 2 triliun yuan pada 2030.

BWS Gelar Edukasi Keuangan Bagi Pelajar Madiun, Dorong Literasi Sejak Dini

Mulai berlaku 1 Juli 2026, semua pihak yang terlibat dalam desain, produksi, impor, perawatan, hingga pengoperasian drone wajib memiliki sertifikat kelaikan udara. Produsen drone juga diwajibkan memberi kode identifikasi unik pada setiap unit yang diproduksi.

Sebelumnya, China sudah menerapkan aturan sementara sejak 2024, termasuk kewajiban pendaftaran drone dengan nama asli. Dalam aturan lama, drone kecil dan ringan tidak wajib sertifikasi kelaikan udara, sementara drone berukuran menengah dan besar harus mengajukan sertifikasi ke otoritas penerbangan sipil China (CAAC).

Baca Juga: Daftar 10 Orang Terkaya di Asia Akhir 2025, Dominasi dari India dan China

Pesatnya pertumbuhan pasar drone selama ini tidak diimbangi pengawasan yang memadai. Sejumlah kota di China bahkan mengalami gangguan penerbangan akibat operasi drone ilegal, yang berujung pada denda dan sanksi.

Aturan baru ini akan berdampak langsung pada pemain besar seperti DJI, produsen drone konsumen terbesar di dunia, serta EHang, pembuat drone penumpang.

Di sisi lain, logistik drone kini menjadi motor penting ekonomi ketinggian rendah. Sepanjang 2024, sekitar 2,7 juta paket, mulai dari makanan hingga obat penyelamat nyawa, dikirim menggunakan drone. Perusahaan e-commerce dan pengantaran makanan seperti JD.com dan Meituan juga gencar mengembangkan logistik drone untuk memangkas waktu dan biaya distribusi.

Tonton: DJP Kejar 35 Konglomerat Penunggak Pajak

JD Logistics bahkan mengklaim uji coba pengiriman drone di sejumlah provinsi mampu memangkas waktu pengiriman ke wilayah pedesaan hingga 70%.

Kesimpulan 

Revisi UU Penerbangan ini menandai fase baru industri drone China: dari sekadar tumbuh cepat menjadi sektor strategis yang diatur ketat dan terintegrasi dengan visi ekonomi nasional. Pemerintah China jelas ingin memastikan ledakan ekonomi drone tidak mengorbankan keselamatan dan stabilitas transportasi udara. Dengan regulasi yang lebih tegas, China bukan hanya menertibkan pasar domestik, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam teknologi dan ekosistem drone, terutama untuk logistik dan mobilitas masa depan.

Selanjutnya: Rekomendasi Film & Serial Netflix Akhir Tahun 2025, Tontonan Seru Saat Liburan

Menarik Dibaca: Inspirasi Ruang Tamu dan Ruang Makan Bergaya Mode yang Punya Nilai Lebih