KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hilangnya penerimaan negara dari pembayaran dividen perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang beralih ke BPI Danantara dinilai akan memaksa pemerintah atau Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak, maupun bea dan cukai.

Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo menyampaikan, bahwa peningkatan penerimaan negara sangat bergantung pada optimalisasi tax ratio (rasio pajak) dan tax buoyancy (responsivitas penerimaan pajak terhadap PDB). Menurutnya, jika dua indikator ini dapat ditingkatkan, maka akan berdampak langsung pada peningkatan bottom line atau hasil akhir keuangan negara.

Baca Juga: Kemenkeu Optimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Setelah Dividen BUMN ke Danantara

XLSMART Ajak Ratusan Korporasi Bahas AI dan Cyber Security di BRAVO 500 Summit

“Penerimaan negara ini kuncinya di tax ratio dan tax buoyancy. Ini bisa ditingkatkan, sehingga bottom line meningkat,” kata Banjaran kepada Kontan, Selasa (27/5).

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang terus berupaya memperkuat penerimaan dari sektor cukai. Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah penguatan sistem pengawasan dan collection, terutama dengan menempatkan mantan perwira tinggi TNI Djaka Budhi Utama untuk mengawasi potensi penerimaan dari ekspor ilegal maupun impor yang belum tercatat dalam sistem penerimaan negara.

Baca Juga: Masih Lesu, Penerimaan Pajak Merosot 10,8% Per April 2025

“Kami rasa ada juga usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan cukai dengan menggiatkan collection, dengan menempatkan perwira tinggi, terutama dari potensi penerimaan ekspor ilegal maupun impor yang tidak masuk ke penerimaan negara,” tambahnya.

Upaya ini dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung pembiayaan program-program pembangunan nasional.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Turun 10,8% Per April 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News