KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno berpendapat proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya yang sedang digagas pemerintah sebaiknya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Djoko, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kemampuan untuk menggarap proyek tersebut. Hal itu lebih baik ketimbang membebani negara. "Sinergi BUMN bisa menggarap proyek ini, tidak harus APBN atau loan," ujar Djoko sata dihubungi Kontan.co.id, Kamis (13/12).

Djoko bilang sejumlah BUMN telah memiliki pengalaman di bidang konstruksi perkeretaapian. Salah satunya adalah dengan membangun konstruksi Light Rail Train (LRT) dan kereta cepat Jakarta - Bandung.

Selain itu APBN pun dianggap terbatas sehingga tidak akan mampu membiaya proyek tersebut. Berdasarkan penelitian, proyek kereta sepi cepat Jakarta-Surabaya ini membutuhkan dana sekitar Rp 67 triliun.

Proyek ini memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan yang berinvestasi. Pasalnya total perpindahan penumpang ke kereta cepat Jakarta-urabaya diperkirakan mencapai 97,17%.

"Ya perpindahan bisa di atas 90%, tapi berharap yang beralih dari pesawat juga," terang Djoko.

Berdasarkan hal itu proyek tersebut akan menarik minat investor untuk melakukan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, Djoko menekankan agar tetap melibatkan perusahaan plat merah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi