JAKARTA. Mayoritas publik mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam enan bulan pertama. Perombakan atau reshuffle kabinet dinilai publik menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Hal tersebut terlihat dari hasil survei Poltracking yang dirilis di Jakarta, Minggu (19/4) siang. Sebanyak 36% responden menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. Sebanyak 5,8% responden lainnya menyatakan sangat setuju.
Hanya 24,5% responden yang kurang setuju dan 3,9% sangat tidak setuju. Sisanya, sebanyak 30,2% responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. "Jika ditotal, jumlah yang setuju dengan reshuffle kabinet 41,8%. Lebih besar dari yang tidak setuju," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (19/4). Hanta mengatakan, nantinya reshuffle kabinet bisa dilakukan dengan melihat bidang-bidang yang dianggap publik paling tidak memuaskan. Dari hasil survei terlihat, 66% responden paling tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi, yakni sebesar 66%. Hal ini disebabkan karena tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat. Sebanyak 55% publik juga tidak puas dengan kinerja di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Hal ini terkait dengan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri yang terjadi beberapa waktu lalu. "Bidang ekonomi dan hukum menjadi PR terberat Jokowi-JK," ujar Hanta.
