KONTAN.CO.ID-JAKARTA Pemerintahan Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang jauh lebih lebih berat jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, pemerintahan Prabowo akan memasuki era yang sangat kritikal dengan adanya empat potensi krisis yang mengancam.

"Pak Prabowo ini tidak seberuntung Pak Jokowi. Pak Jokowi mewarisi pemerintahan dengan fiskal yang kuat, moneter yang solid. Nah saat ini Pak Prabowo mewarisi situasi pemerintahan yang lebih menantang," ujar Wija dalam  Webinar: Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Rabu (22/1).

Persaingan Pasar Ketat, Kinerja Keuangan BELI Masih Solid

Dalam paparannya, Prabowo akan menghadapi empat potensi krisis. Pertama, krisis fiskal dengan rasio pajak yang menurun, utang melejit hingga debt service ratio (DSR) Indonesia yang mencapai hampir 50% di tahun 2025.

Kedua, krisis moneter, yakni rupiah melemah kendati dibackup oleh harga komoditas global yang tinggi dan aliran dana masuk lewat Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indoenesia (SRBI), serta geopolitik global yang semakin dinamis.

Baca Juga: Struktur Utang Indonesia Didominasi SBN, Ekonom Peringatkan Risiko Crowding Out

Ketiga, krisis industri, di mana manufaktur hanya mewakili 18% Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 atau turun dari 22% pada tahun 2010-an.

Keempat, krisis lapangan kerja, yakni 10 juta Gen-Z menganggur, gagal memanfaatkan bonus demografi, pekerja sektor informal yang meningkat, hingga tren PHK yang berlanjut.

"Jadi bisa dikatakan Pak Prabowo ini memimpin di era yang sangat kritikal bagi Indonesia," katanya.

Menurutnya, jika Prabowo dapat mengelola tantangan ini dengan baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi negara berpendapatan tinggi dan bisa melampaui Malaysia dalam waktu dekat.

Namun, Wija mengingatkan bahwa jika kebijakan yang diambil tidak tepat dan tantangan-tantangan tersebut tidak dapat diatasi, Indonesia berisiko terjebak dalam kondisi pendapatan kelas menengah yang stagnan, tanpa kemajuan signifikan menuju status negara maju.

"Tapi kalau sebaliknya yang dikhawatirkan adalah kita akan terjebak di pendapatan kelas menengah," pungkasnya.

Baca Juga: KPK Rilis LHKPN Menteri Kabinet Merah Putih, Siapa Menteri Paling Kaya?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News