KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun, lebih dari 200.000 jamaah berangkat ke Tanah Suci, ditambah lebih dari 1,5 juta jamaah umrah. Di balik ibadah yang sakral tersebut, terdapat potensi ekosistem ekonomi global bernilai besar meliputi hotel, konsumsi, transportasi, logistik, hingga layanan pendukung lainnya. Pertanyaannya: apakah Indonesia akan terus menjadi pasar, atau mulai menjadi pelaku strategis dalam rantai nilai ekonomi haji dan umrah?
Baca Juga: RUU Keuangan Negara Omnibus Law Berisiko Ciptakan Celah Fiskal dari Dividen BUMN Transformasi dari Procurement ke Investasi Sejak awal, BPKH Limited dirancang sebagai instrumen investasi langsung dalam ekosistem haji dan umrah. Orientasinya bukan sekadar menjadi perantara layanan, tetapi membangun pijakan strategis Indonesia dalam struktur ekonomi haji global. “Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan pada 2023 adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,” ujar Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini dalam keterangan resminya, Rabu (18/2/2026). Menurutnya, tujuan utama adalah menggeser posisi Indonesia secara bertahap dari sekadar pembeli musiman (
procurement) menjadi investor yang memiliki posisi dalam rantai nilai ekonomi haji.
Baca Juga: Bank Indonesia Diramal Pertahankan Suku Bunga 4,75% di RDG Februari 2026 Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Dalam fase penetrasi pasar dan proses pembelajaran, BPKH Limited dinilai masih memerlukan penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi ekosistem dapat dijalankan lebih komprehensif. Saat ini, dalam beberapa praktik, BPKH masih terlihat sebagai fasilitator, belum sepenuhnya sebagai pemain utama sebagaimana desain awalnya. “Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara,” tegas Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah. Ia menekankan, kedaulatan ekonomi haji bukan berarti komersialisasi ibadah. Ibadah tetap sakral, tetapi tata kelola ekonominya harus profesional, efisien, dan berpihak kepada jamaah.
Baca Juga: Diplomasi Penting: Prabowo Tiba di AS, Bahas Ekonomi dengan Donald Trump Optimalisasi Nilai Ekonomi untuk Jamaah Salah satu contoh konkret adalah optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jamaah Indonesia. Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas tersebut sepenuhnya menjadi domain pengelola eksternal. Dengan pendekatan investasi strategis, sebagian nilai ekonomi tersebut diharapkan dapat kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jamaah. Legacy yang paling terasa adalah inisiatif penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca Armuzna. Sebelumnya, jamaah Indonesia tidak mendapatkan layanan makan tiga kali sehari secara penuh pada fase tersebut. “Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jamaah harus tetap diprioritaskan,” ujar Arief. Inisiatif tersebut diharapkan menjadi standar baru pelayanan haji Indonesia ke depan. “Harapan kami, sistem yang sudah dirintis ini dapat diteruskan dan disempurnakan, dengan atau tanpa keterlibatan BPKH maupun BPKH Limited. Jika penyelenggara dapat menjalankannya secara mandiri, itu justru menjadi keberhasilan bersama,” tambah Fadlul.
Baca Juga: Awal Ramadhan Beda: Menag Ajak Umat Islam Kuatkan Persatuan Kampung Haji dan Arsitektur Besar Ekosistem Dalam kerangka lebih luas, pengembangan Kampung Haji yang digagas pemerintah dengan Danantara sebagai
leading sector menjadi bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji. Kampung Haji dirancang sebagai ekosistem terpadu untuk memperkuat kehadiran Indonesia secara lebih permanen di Tanah Suci, baik dari sisi layanan, logistik, maupun aktivitas ekonomi yang relevan dengan kebutuhan jamaah. “BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global,” tegas Fadlul.
Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan tak lagi sekadar menjadi pembayar dalam ekosistem haji global, melainkan aktor strategis yang turut menikmati nilai ekonomi yang selama ini tercipta dari jutaan jamaahnya setiap tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
