JAKARTA. PT Asuransi Takaful Keluarga sedang galau. Perusahaan asuransi jiwa murni syariah ini berniat melebur produk asuransi kesehatannya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui kerja sama koordinasi manfaat. Namun, bagaimana menggabungkan produk berprinsip syariahnya itu dengan program pemerintah?

Ronny Ahmad Iskandar, Direktur Utama Takaful Keluarga mengatakan, sebanyak 10% - 20% aktivitas usahanya berasal bisnis korporasi yang notabene menawarkan proteksi kesehatan. Jika perseroan tidak menggandeng BPJS Kesehatan untuk perlindungan kesehatan, banyak nasabah korporasi akan berlari ke program pemerintah tersebut.

Maklum saja, bisnis Takaful Keluarga tergolong asuransi swasta atau komersial. Sementara, program yang ditawarkan BPJS Kesehatan bersifat wajib. “Premi yang kami kumpulkan sifatnya dana tabarru, sementara BPJS Kesehatan kan tidak. Karenanya, kami sedang meminta saran dari Dewan Pengawas Syariah. Bila perlu diterbitkan fatwanya,” ujarnya ditemui KONTAN, akhir pekan lalu.

Menurut Ronny, bukan tidak mungkin nanti nasabahnya yang memiliki proteksi berbasis syariah ikut mengambil proteksi konvensional. “Ini namanya darurot atawa dalam keadaan terpaksa karena belum adanya pilihan,” terang dia.

Sekadar informasi, saat ini berbagai asosiasi asuransi umum, jiwa maupun syariah telah meneken kerja sama template koordinasi manfaat. Template ini akan menjadi acuan bagi masing-masing perusahaan asuransi untuk meramu produk asuransi kesehatannya dengan program BPJS Kesehatan. Takaful Keluarga sendiri mengaku akan bekerja sama menawarkan manfaat tambahan bagi peserta BPJS Kesehatan dengan tetap memperhatikan prinsip syariah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia