JAKARTA. Nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) mungkin sudah banyak yang mengenal, tapi masih ada pula yang belum mengetahui. Wajar saja, ini adalah salah satu instansi pemerintah baru yang kerjaanya cukup segmented. Bahkan, di segmennya sendiri, lembaga ini banyak yang belum mengenalnya. Sejatinya, LPDB KUKM sudah berdiri sejak Juni 2008. Ia bertugas menyalurkan dana bergulir bagi para pengusaha kecil melalui koperasi. Dana bergulir sendiri merupakan sejumlah uang yang dialokasikan kementerian/lembaga pemerintah untuk penguatan modal usaha bagi koperasi dan UMKM. Penyaluran dana ini berkonsep peminjaman dengan bunga yang lebih murah daripada kredit di bank. Koperasi menanggung bunga pinjaman 6% per tahun, lalu debitur dari pengusaha kecil sekitar 9%.
Dengan demikian, dana bergulir ini tidak hanya mendukung perkembangan pengusaha kecil, tapi juga menguntungkan koperasi karena mendapat pemasukan dari selisih bunga 3%. Namun, setelah empat tahun berjalan, di kalangan pengurus koperasi dan UMKM banyak yang belum mengenal lembaga ini. Itu terlihat dari rencana pengurus koperasi yang baru memanfaatkan fasilitas pinjaman di LPDB KUKM untuk pertama kali, pada Senin (10/12). Di lobi kantor LPDB KUKM Jalan MT. Haryono, Tebet, Jakarta, 10 orang pengurus berbagai koperasi tengah menunggu giliran menyerahkan proposal permohonan pinjaman. "Ini yang pertama kali, karena selama ini tidak tahu," kata salah satu pengurus koperasi itu. Entahlah, kenapa banyak pengurus koperasi yang belum memanfaatkan pinjaman dana di LPDB. Padahal, sosialisasi sudah sering dilakukan. Mungkin saja, karena LPDB hanya berkantor di Jakarta dan tidak mempunyai cabang di daerah, sehingga menjadikan lembaga ini belum terkenal. Di sisi lain, semua pengajuan pinjaman harus datang langsung ke kantor. Belum tenarnya LPDB KUKM juga bisa terlihat dari outstanding penyaluran dana bergulir baru sebesar Rp 2,46 triliun hingga akhir September 2012, khusus tahun ini baru Rp 851,36 miliar. Dari total dana tersebut hanya tersalurkan ke 1.533 koperasi di seluruh Indonesia. Padahal, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop-UKM) mencatat, ada 133.666 koperasi berkegiatan aktif di seluruh Indonesia per akhir 2011. Artinya, dana bergulir tersebut baru menyentuh 1,15% dari koperasi aktif.Namun demikian, Kemas Danial, Direktur Utama LPDB KUKM, yakin penyaluran dana bergulir terus membesar pada periode mendatang. Bahkan, manajemen membuat terobosan baru dengan menyalurkan pinjaman permodalan secara langsung ke pengusaha UMKM. "Ini layanan terbaru, Rabu (12/12) nanti akan kami sosialisasikan di gedung SMESCO, dengan mengundang pengusaha UMKM," kata Kemas. Untuk saat ini, hanya pengusaha UMKM di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kerajinan tangan (industri kreatif) yang bisa mendapatkan pinjaman dana. Besarnya pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 100 juta, dengan tenor 1 tahun ke atas. "Belum ada aturan batasan tenor, nanti sesuai keputusan tim survei. Kalau yang selama ini berjalan di koperasi, tenor mencapai 9 tahun," katanya. Syarat mendapatkan pinjaman ini cukup mudah. UMKM tersebut harus berumur minimal dua tahun, memiliki prospek bisnis yang bagus, dan pemiliknya menjadi anggota koperasi. Koperasi yang terafiliasi juga harus memberikan rekomendasi. Lalu, kumpulkan berkas persyaratan bersamaan dengan dokumen proposal peminjaman. Calon debitur bisa membuat proposal berdasarkan contoh yang bisa diunduh di situs LPDB KUKM (www.danabergulir.com).
Bila proposal disetujui, LPDB KUKM akan mengirimkan tim on The spot (TOS) yang tersedia di masing-masing daerah untuk melakukan survei. TOS juga berperan sebagai pengawas penggunaan dana. Proses hingga pencairan dana cukup singkat, kurang lebih 15 hari. Bila pinjaman disetujui, debitur wajib datang ke kantor LPDB KUKM. Sementara, terkait angsuran pengembalian dana secara bulanan, dibayarkan melalui koperasi yang terafiliasi. Tertarik? Silakan mencoba. Tahun depan, peluang mendapatkan pinjaman bisa lebih mudah. Soalnya, di 2013 lembaga ini menargetkan penyaluran dana bergulir sekitar Rp 1,9 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Asnil Amri