KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp 2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dengan tambahan tersebut, pagu efektif Kemenhub naik dari Rp 26,76 triliun menjadi Rp 29,50 triliun.

Penambahan anggaran ini disahkan Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Kemenhub di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyarankan dana tambahan tersebut difokuskan pada subsidi transportasi dan program keselamatan.

Pendapatan Melesat & Beban Turun, Profitabilitas GOTO Membaik di Q2-2025

“Subsidi transportasi darat, laut, udara, hingga kereta perintis perlu ditingkatkan agar layanan transportasi tetap terjangkau dan merata. Anggaran keselamatan, termasuk untuk KNKT, juga tidak boleh dipangkas,” kata Djoko dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).

Baca Juga: Jetstar Stop Beroperasi di Indonesia, Ini Respon Kementerian Perhubungan

Ia mengingatkan, pada 2024 pemerintah telah mengalokasikan subsidi transportasi Rp 4,39 triliun. Anggaran ini terbagi antara lain: Perhubungan Darat Rp 1,49 triliun, meliputi subsidi bus perintis 357 trayek (Rp 212,28 miliar), angkutan antarmoda 35 trayek (Rp 63,9 miliar).

Lalu, angkutan barang enam lintasan (Rp 22,2 miliar), serta angkutan penyeberangan 270 lintasan (Rp 622,6 miliar) dan dua lintasan Long Distance Ferry (Rp 18 miliar). Subsidi angkutan perkotaan juga mencapai Rp 500 miliar untuk 10 kota serta Rp 50 miliar untuk layanan pendukung IKN.

Perhubungan Udara Rp 750 miliar, mencakup subsidi 44 rute kargo (Rp 108,40 miliar), 264 rute penumpang (Rp 588,48 miliar), serta subsidi BBM penerbangan penumpang dan kargo Rp 39,18 miliar.

Perhubungan Laut Rp 1,95 triliun untuk 39 lintasan tol laut, 105 trayek perintis laut, dan enam trayek kapal ternak.

Perkeretaapian Rp 209,09 miliar untuk delapan lintas KA perintis.

Nah, Djoko menilai keberlanjutan subsidi transportasi penting bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). “Subsidi ini memastikan konektivitas tetap terjaga, pergerakan orang dan barang lebih mudah, serta harga layanan transportasi tetap terjangkau,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News