KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menambah target anggaran kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 25,5 triliun dalam postur sementara RAPBN 2018. Tambahan anggaran belanja itu lantaran adanya tambahan anggaran penerimaan negara sebesar Rp 16,3 triliun.

Dalam dokumen paparan postur anggaran sementara RAPBN 2018, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk anggaran enam lembaga. Yaitu, Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan RI, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tambahan anggaran K/L itu untuk Polri dilakukan karena dalam RAPBN 2018 yang lebih rendah dibanding APBN-P 2017. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2018, anggaran Polri diusulkan sebesar Rp 77,75 triliun dari APBN-P 2017 yang sebesar Rp 92,22 triliun.

"Waktu itu kami ajukan postur dan dari Pak Kapolri menyampaikan dana untuk operasionalnya dalam rangka mengamankan tahun Pemilu itu malah justru terjadi penurunan. Kalau dilihat postur di APBN-P tahun ini dibanding dengan nota keuangan 2018 memang terjadi penurunan. Jadi sebenarnya ini mengembalikan lagi ke level yang hampir sama," kata Sri Mulyani di DPR, Rabu (4/10).

Sementara tambahan anggaran untuk TNI, pihaknya masih menunggu laporan mengenai apa saja yang dibutuhkan. Misalnya, anggaran untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Komisi I menyampaikan dan MEF (minimum essensial force) yang dimintakan selama ini selalu mengharapkan ada pemihakan anggaran dan waktu kami ada di Panglima waktu itu melakukan pertemuan untuk dapat dukungan dari sisi penegakan hukum mereka juga menyampaikan dukungan. Jadi kita tunggu saja dari Panglima dan Kementerian Pertahanan," tambah dia.

Ia melanjutkan, tambahan anggaran untuk Kejaksaan, dilakukan untuk mendukung pembangunan gedung dan sistem informasi yang perlu ditingkatkan sejalan dengan peningkatan kasus-kasus.

Sedangkan anggaran tambahan untuk BIN untuk mendukung counterintelligence sejalan dengan perubahan geopolitik dan perubahan teknologi informasi.

Meski demikian, Sri Mulyani mengaku belanja negara tahun depan masih harus dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) belanja. Yang jelas lanjut dia, Presiden dan Wakil Presiden menginginkan tambahan anggaran untuk mendukung penyelesaian infrastruktur.

"Presiden dan Wakil Presiden meminta supaya ruang itu tetap diprioritaskan untuk mendukung prioritas terutama menyelesaikan proyek-proyek nasional infrastruktur yang sangat penting. Jadi akan kami cek ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, nanti kami lihat di pagu anggarannya," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto