KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebanyak 3.355 megawatt (MW) selama kurun waktu 2021-2030 ini. Target ini dimuat dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2021-2030.

Sejauh ini, rencana penambahan kapasitas ini sudah mulai menunjukkan kemajuan. Direktur Panas Bumi Direktorat EBTKE Kementerian ESDM Harris Yahya menjelaskan, sebanyak 2.252 MW dari target tambahan PLTP 3.355 MW sudah memasuki tahapan  Power Purchase Agreement (PPA).

Selanjutnya, terdapat sebanyak 397,5 MW PLTP yang belum memasuki tahapan PPA namun sudah ada pengembangnya. Selain itu, ada pula tambahan proyek 340 MW dari PLN, sedangkan sekitar 365 MW sisanya belum ada pengembangnya.

“Nah ini lah (365 MW yang belum ada pengembang) yang sekarang ini masuk di dalam misalnya kegiatan eksplorasi pemerintah dan  lain-lain sehingga totalnya 3.355 MW,” ujar Harris dalam webinar DE Talks secara virtual bertema “Masa Depan Industri Panas Bumi di Tengah Glorifikasi Pengembangan EBT”, Rabu (6/10).

Lebih lanjut, dia bilang, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, yaitu 23,76 gigawatt (GW). Dengan jumlah itu, Indonesia menjadi negara dengan potensi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS) yang memiliki potensi panas bumi 30 GW.

Baca Juga: PGN dan Agung Sedayu Grup teken kerjasama pemanfaatan gas bumi di kawasan PIK

Meski begitu, pemanfaatan/utilisasi panas bumi nasional masih jauh  dari potensi yang dimiliki. Kementerian ESDM mencatat, kapasitas PLTP terpasang Indonesia baru mencapai 2.175,7 MW atau setara 9,2% dari kapasitas total.

“Jadi masih banyak ruang yang bisa kami gunakan,” ujar Harris.

Menurut Harris, keterlibatan semua pemangku kepentingan akan menjadi penting dalam pencapaian target penambahan kapasitas PLTP. Pemerintah sendiri sudah menghadirkan sejumlah insentif untuk mendukung pengusahaan panas bumi.

“Khusus untuk panas bumi, ada banyak insentif fiskal yang sudah disiapkan, mulai dari tax allowance, tax holiday, pembebasan PBB, fasilitas bea masuk, kemudian yang terakhir adalah eksplorasi panas bumi oleh pemerintah. Semua itu adalah upaya-upaya kita di dalam mengakselerasi,” terang Harris.

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Priyandaru Effendi mengapresiasi upaya-upaya pemberian insentif oleh pemerintah. Meski begitu, ia mencatat bahwa pertumbuhan kapasitas PLTP dari tahun ke tahun masih terbilang lambat.

“Indonesia pertama kali mempergunakan panas bumi tahun 1985 oleh PGE (PT Pertamina Geothermal Energy), itu dengan kapasitas terpasang 35  MW. Hari ini kurang lebih sudah 36 tahun, kita baru berhasil membangun sekitar 2.100 MW dari resources sumber daya yang begitu besar, berarti kita bicara per tahunnya itu kurang dari 100 MW, yaitu sekitar 60-70 MW,” ujar Priyandaru.

Editor: Anna Suci Perwitasari