JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Pemerintah menyepakati tambahan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 2,438 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Dengan demikian, anggaran PMN tahun ini naik menjadi Rp 6,38 triliun.

Kenaikan tersebut, berasal dari tambahan PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 2 triliun. Sementara Rp 379,3 miliar sisanya adalah tambahan PMN untuk PT Djakarta Lloyd.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, tambahan PMN untuk PT KAI tersebut dalam rangka menambah kebutuhan sarana LRT Jabodetabek. Sementara tambahan PMN untuk PT Djakarta LLoyd dalam rangka kemampuan perusahaan untuk melakukan leverage menambah modal kerja.

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, tambahan PMN sebesar Rp 2 triliun yang diusulkan tersebut akan menambah kebutuhan pembangunan LRT sebagaimana yang diamanatkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 49 Tahun 2017. Dalam Inpres tersebut, KAI ditugaskan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, selain tugas sebagai operators selama ini.

"Kebutuhan pembangunan infrastruktur dan rolling stock Rp 27,5 triliun. Pada kesempatan ini kami mohon diberikan Rp 2 triliun," kata Edi saat rapat kerja antara pemerintah dengan Banggar, Rabu (12/7).

Sementara itu Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro menilai, kinerja PT Djakarta LLoyd semakin baik sehingga pantas untuk diberikan tambahan PMN. Hingga Juni 2017 lanjut dia, perusahaan tersebut sudah mencatatkan keuntungan.

"Dia sudah bisa bisa menarik pinjaman perbankan baik untuk investasi maupun modal kerja. Artinya sudah ready," kata Aloy.

Editor: Yudho Winarto