JAKARTA. Sampai hari Senin (10/8) ini, pemerintah telah mencapai total 82,58% realisasi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sebesar Rp 119,367 triliun untuk menutup defisit APBN 2009. "Sampai akhir tahun kita harus memenuhi 17,42% atau sekitar Rp 25 triliun yang semuanya akan dipenuhi dari dalam negeri," kata Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto di Jakarta. Menurutnya, untuk menutupi kekurangan Rp 25 triliun sampai akhir tahun 2009, maka pemerintah akan menerbitkan obligasi negara, SPN dan SBSN. Namun rincian penerbitan belum bisa disampaikan, yang pasti merupakan kombinasi 3 instrumen tersebut. Optimalisasi pasar dalam negeri dilakukan untuk mengurangi eksposur pinjaman luar negeri. Ia mengklaim pemerintah telah berhasil meningkatkan pasar obligasi dalam negeri dan menolak jika dikatakan penerbitan obligasi pemerintah telah menyebabkan crowding out pasar. "Pemerintah hanya price taker dan tidak menetapkan yield. Yield ditentukan oleh pasar," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tambal Defisit APBN 2009 , Penerbitan SUN dan SBSN Capai 82,58%
JAKARTA. Sampai hari Senin (10/8) ini, pemerintah telah mencapai total 82,58% realisasi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sebesar Rp 119,367 triliun untuk menutup defisit APBN 2009. "Sampai akhir tahun kita harus memenuhi 17,42% atau sekitar Rp 25 triliun yang semuanya akan dipenuhi dari dalam negeri," kata Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto di Jakarta. Menurutnya, untuk menutupi kekurangan Rp 25 triliun sampai akhir tahun 2009, maka pemerintah akan menerbitkan obligasi negara, SPN dan SBSN. Namun rincian penerbitan belum bisa disampaikan, yang pasti merupakan kombinasi 3 instrumen tersebut. Optimalisasi pasar dalam negeri dilakukan untuk mengurangi eksposur pinjaman luar negeri. Ia mengklaim pemerintah telah berhasil meningkatkan pasar obligasi dalam negeri dan menolak jika dikatakan penerbitan obligasi pemerintah telah menyebabkan crowding out pasar. "Pemerintah hanya price taker dan tidak menetapkan yield. Yield ditentukan oleh pasar," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News