KONTAN.CO.ID - BRAZILIA. Pemerintah Brasil berencana merevisi undang undang pensiunnya. Perubahan undang-undang pensiun ini termaktub dalam RUU Jaminan Sosial. Hal ini untuk memperbaiki defisit neraca berjalan yang melanda negara ini. Seperti diketahui, anggaran Brasil pada 2018 lalu tercatat defisit salah satunya disebabkan karena defisit di bagian jaminan sosial sebesar 7%. Defisit jaminan sosiasl ini disebabkan karena defisit dana pensiun yang mencapai US$ 80 juta.
Mengutip
reuters, pada Rabu (20/2) lalu, Presiden Brasil Jair Bolsonaro sudah menyampaikan usulan revisi undang undang pensiun kepada kongres. Dengan revisi aturan pensiun ini diharapkan bisa ada tambahan dana pensiun sebesar US$ 270 miliar dalam 10 tahun kedepan. Target penambahan dana pensiun ini lebih tinggi dibandingkan dengan presiden sebelumnya US$ 161 miliar. “Dengan revisi undang undang pensiun ini diharapkan akan memperbaiki kondisi neraca berjalan,” kata Bolsonaro dalam pidatonya. Perubahan aturan pensun ini dilakukan Bolsonaro salah satunya untuk pensiun militer. Pertimbangan memasukkan unsur militer ini agar RUU ini bisa cepat disetujui legislator. Selain militer, sebenernya defisit dana pensiun juga terjadi di beberapa sektor seperti polisi militer, pemadam kebakaran, karyawan swasta dan publik masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan undang undang pensiun ini, maka pembayaran pajak lebih kaya akan berkontribusi lebih banyak. Selain itu, usia pensiun minimum akan naik menjadi 65 tahun untuk pria dan 62 tahun untuk wanita. Menteri Ekonomi Brasil, Paulo Guedes optimis RUU ini bisa cepat disetujui oleh kongres. Hal ini karena dewan juga satu semangat dengan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ini. Beberapa analis dan ekonom menyebut bahwa RUU ini tidak akan mendapat persetujuan dengan cepat. Namun menurut Alberto Ramos, kepala peneliti ekonomi Amerika Latin di Goldman Sachs mengatakan dalam tahap awal pembahasan RUU ini diproyeksi akan cukup cepat. Beberapa analis memproyeksi, RUU ini selesai dibahas di kongres pada akhir kuartal 4 2019 atau lebih lambat dari proyeksi pemerintah pada kuartal 2 2019 ini. Jika nanti disahkan kongres, transisi aturan baru ini akan memakan waktu 12 tahun sampai 14 tahun. Tantangan Opsisi
Meskipun pemrintah optimis pada tahun ini RUU ini akan selesai dibahas, namun tantangan muncul dari pihak opsisi. Pihak oposisi mengatakan bahwa RUU pensiunan ini akan menyebabkan kekecewaan warga Brasil. Hal ini salah satunya karena masalah keterlambatan pensiun militer yang masih belum bisa diatasi. Selain itu, beberapa analis memproyeksi bahwa RUU ini juga tidak selamanya lancar disetujui oleh kongres. Hal ini mengingat upaya pemerintah memasukkan RUU sebelum ini yaitu keamanan negara kandas ditangan kongres. Ini ditambah lagi dengan skandal terkait kampanye yang melibatkan pemerintah yaitu Sekretaris Jenderal Gustavo Bebianno. Terkait ini Presiden Brasil tercatat telah memecat salah satu ajudannya yang paling senior ini.
Editor: Tendi Mahadi
