KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih jadi persoalan krusial. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan memaksimalkan dana bagi hasil dari cukai tembakau untuk mengatasi masalah tersebut.

Pemerintah juga akan menggunakan dana cadangan dari APBN 2018 untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Nilainya sebesar Rp 4,9 triliun yang sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), termasuk cara pencairannya dan akuntabilitasnya.

Ia menambahkan, dana bagi hasil dari cukai rokok akan lebih diarahkan untuk peningkatan layanan kesehatan. “Dana bagi hasil cukai dan pajak rokok peruntukannya seimbang dan lebih banyak untuk supply side,” kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan Jakarta Pusat, Kamis (20/9).

Supply side yang dimaksud adalah peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. Dengan begitu, beban tagihan BPJS juga bisa berkurang. Hal ini juga mencakup pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan aspek pencegahan penyakit.

“Jadi seharusnya dipakai untuk memperkuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan untuk pencegahan," ujarnya. 

Ia menambahkan, jika kualitas kesehatan di daerah lebih baik, maka, masyarakat tidak perlu mengklaim jasa rumahsakit yang nantinya akan membebankan tagihan BPJS.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah mengambil bagian dari dana bagi hasil di daerah karena iuran atau kontribusi Pemda masih lebih rendah ketimbang jumlah kepesertaan. "Sehingga salah satu mekanismenya adalah dengan menggunakan dana bagi hasil,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Narita Indrastiti