KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah asosiasi pertambangan ikut buka suara terkait dengan penugasan yang diberikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) untuk mengelola Blok Wabu, tambang emas hasil penciutan wilayah PT Freeport Indonesia (PTFI). Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, eks wilayah kontrak karya (KK) yang diciutkan atau dikembalikan ke negara dapat menjadi wilayah pencadangan negara (WPN) dan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) dengan prioritas penawaran kepada BUMN. Sehingga, ANTM selaku bagian dari holding industri pertambangan BUMN, MIND ID, memang bisa mendapat prioritas untuk mengelola Blok Wabu. Kendati begitu, pengelolaan tambang di Blok Wabu bukanlah tanpa kendala. Rizal bilang, beratnya medan serta belum adanya infrastruktur yang terbangun di wilayah tersebut menjadi tantangan utamanya. "Sehingga siapapun yang akan masuk ke wilayah tersebut akan menghadapi kendala infrastruktur karena letaknya yang di tengah-tengah daratan Papua. Jauh dari laut yang merupakan moda transportasi termurah," kata Rizal kepada Kontan.co.id, Rabu (23/9).
Tambang emas eks Freeport bakal diserahkan ke Antam, begini pendapat IMA dan Perhapi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah asosiasi pertambangan ikut buka suara terkait dengan penugasan yang diberikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) untuk mengelola Blok Wabu, tambang emas hasil penciutan wilayah PT Freeport Indonesia (PTFI). Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, eks wilayah kontrak karya (KK) yang diciutkan atau dikembalikan ke negara dapat menjadi wilayah pencadangan negara (WPN) dan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) dengan prioritas penawaran kepada BUMN. Sehingga, ANTM selaku bagian dari holding industri pertambangan BUMN, MIND ID, memang bisa mendapat prioritas untuk mengelola Blok Wabu. Kendati begitu, pengelolaan tambang di Blok Wabu bukanlah tanpa kendala. Rizal bilang, beratnya medan serta belum adanya infrastruktur yang terbangun di wilayah tersebut menjadi tantangan utamanya. "Sehingga siapapun yang akan masuk ke wilayah tersebut akan menghadapi kendala infrastruktur karena letaknya yang di tengah-tengah daratan Papua. Jauh dari laut yang merupakan moda transportasi termurah," kata Rizal kepada Kontan.co.id, Rabu (23/9).