KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polres Muara Enim bersama Polda Sumatera Selatan mengungkap praktik pertambangan batubara tanpa izin yang beroperasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA). 

Aktivitas ilegal yang berlokasi di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim ini diduga telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi pendapatan negara.

Dari aktivitas penambangan tanpa izin tersebut, diperkirakan potensi kehilangan pendapatan negara bisa mencapai sekitar Rp 95,9 miliar, sementara potensi kerugian dari sektor royalti ditaksir mencapai Rp 8,6 miliar. 

Baca Juga: Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamad

Para pelaku menjalankan modus pengangkutan batubara secara sembunyi-sembunyi pada malam hari dengan menutupi muatan menggunakan terpal guna menghindari pengawasan aparat serta menjualnya ke Jabodetabek.

Aparat bergerak cepat melakukan penindakan dalam dua tahap, yakni pada 8 Juli dan 10 Juli 2026, hingga berhasil mengamankan 11 orang tersangka beserta barang bukti berupa empat unit alat berat ekskavator dan puluhan ton batubara. Seluruh tersangka kini dijerat Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

“Dari dua operasi yang kami lakukan pada 8 dan 10 Juli 2026, kami telah mengamankan total 11 orang tersangka dengan delapan laporan polisi. Penyidikan akan terus kami kembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pemilik lahan maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut,” jelas Wakapolres Muara Enim Kompol Toni Arman, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2026).

Tanjung Enim Mining Site General Manager PTBA, Satria Wirawan menyatakan, menilai praktik ilegal tersebut merusak ekosistem bisnis pertambangan nasional dan merugikan masyarakat sekitar.

"Kami mengapresiasi Polres Muara Enim dan Polda Sumatera Selatan atas keberhasilan mengungkap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Bukit Asam,” jelasnya.

Satria menegaskan, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan aparat guna memastikan keamanan lokasi pasca-penindakan secara berkelanjutan.

Baca Juga: Komisi XI DPR Dorong Pemerintah Kaji Ulang Rancangan Permenkes Produk Tembakau

“PTBA berkomitmen untuk terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam menjaga aset negara dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” imbuh Satria. Perseroan juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan penambangan tanpa izin agar tercipta tata kelola industri batubara yang aman, tertib, dan sesuai aturan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News