Tangani bencana ekologis tahun 2020, Kementerian LHK bentuk tim kerja khusus



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasca banjir dan longsor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan langkah-langkah, di antaranya peninjauan sejumlah lokasi, khususnya di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak. 

Dari hasil kunjungan lapangan, arahan Presiden, pembahasan dengan pakar, serta koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, KLHK akan menerapkan penanganan holistik atau menyeluruh bencana ekologis tahun 2020.

“Untuk itu, Menteri LHK telah membentuk tim kerja yang melibatkan enam Direktur Jenderal, dengan Sekretaris Jenderal sebagai Ketua Tim, serta Menteri LHK dan Wakil Menteri LHK sebagai Penanggung Jawab/Pengarah. Kami bekerja secara terpadu, pendekatan penanganannya secara holistik, meliputi penataan bentang alam atau landscape yang menjadi poin utama, karena penanganan ini tidak hanya untuk sekarang, juga untuk langkah-langkah ke depan,” ujar Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, dalam siaran pers, Kamis (16/1).


Baca Juga: Antisipasi banjir, KLHK dorong rehabilitasi hutan dan lahan

Fokus penanganan juga dilakukan pada aspek vegetatif melalui rehabilitasi, termasuk konstruksi Konservasi Tanah dan Air (KTA), serta penegakan hukum terhadap penambangan liar dan perambahan hutan. Hal lain yang menjadi perhatian yaitu pengendalian kelola sampah, dan pemulihan lingkungan.

Khusus untuk wilayah Bogor dan Lebak, KLHK telah menyusun tahapan operasi penanganan bencana hingga tiga bulan ke depan. Dimulai dengan analisis data spasial untuk menentukan indikatif lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), yang dilanjutkan dengan observasi lokasi terdampak bencana.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Yuliarto Joko Putranto menyampaikan, dari tahap awal tersebut kemudian dapat menentukan jenis kegiatan, skema dan tata waktu kegiatan yang akan dilakukan. Pada tahapan pelaksanaan, beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu penyiapan bibit, penanaman RHL, penanaman vetiver, pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD), dan bangunan KTA.

“Saat ini telah tersedia 400.000 bibit yang ditempatkan di tiga persemaian sementara. Dari hasil perhitungan, secara keseluruhan memerlukan 1,2 juta batang, sehingga masih memerlukan 800.000 bibit lagi,” ujar Yuliarto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi