JAKARTA. Penumpukan peti kemas di Tanjung Priok benar-benar bikin pusing pemerintah. Kali ini, pemerintah berencana mengubah strategi untuk penyelesaian semrawutnya lokasi terminal peti kemas di pelabuhan terbesar di Indonesia itu.

Sebelumnya pemerintah berencana untuk memindahkan sebagian peti kemas yang terparkir tersebut ke Merunda dan Cikarang. Namun hal itu sulit menyelesaikan masalah. Sebab, memindahkan 3.000 peti kemas ke luar pelabuhan bukan perkara gampang.

Wakil Menteri keuangan, Mahendra Siregar bilang, proses jalur transportasi di Pelabuhan bukan lagi seperti leher botol (the bottle necking), tetapi botol itu sudah tersumbat. Oleh sebab itu pemindahan kontainer ke luar tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Sebagai gantinya, Mahendra bilang, pihaknya sedang mengkaji dan mencari alternatif tempat penampungan sementara yang ada di sekitar pelabuhan. "Ada sekitar enam lokasi di pelabuhan untuk tempat pemindahan sementara," ujarnya, Jumat (19/7).

Adapun lokasi-lokasi yang kemungkinan bisa dioptimalkan itu antara lain, lahan milik PT Pelindo, lahan milik PT Jakarta International Container terminal (JICT), dan lahan milik Terminal Petikemas Koja.

Hanya saja, Pemerintah harus memperbaiki sejumlah fasilitas di terminal-terminal itu agar bisa menampung kontainer yang saat ini memenuhi Tanjung Priok. Mahendra mengatakan, sebelum Lebaran pihaknya akan menurunkan jumlah penumpukan kontainer.

Saat ini, rasio penumpukan peti kemas, atau Yard Occupancy Ratio (YOR) lebih dari 100%. Dua pekan lalu Mahendra sempat mengatakan, pemerintah ingin menurunkan YOR menjadi 80% hingga akhir Juli 2013.

Hasil kajian pemerintah, penumpukan kontainer karena banyaknya kontainer yang sudah mendapatkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPBB) masih parkir di Pelabuhan. Padahal, seharusnya kontainer yang sudah memiliki SPPB itu sudah bisa keluar dari Pelabuhan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi mengatakan, semua masalah Perekonomian yang dihadapi sebagian besar berawal dari pelabuhan. Sebab, pelabuhan memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan barang-barang kebutuhan masyarakat.

Bila supply terhambat, maka harga akan meningkat. Oleh karenanya, Apindo meminta Pemerintah dan pihak terkait bisa bersinergi memecahkan benang kusut arus lalu lintas di pelabuhan. Ia menekankan, pentingnya pembangunan pelabuhan baru yang lebih representatif.

"Tanjung Priok tidak mampu lagi, harus ada alternatif lain sehingga bisa mengurai kemacetan ekspor-impor," tegas Sofyan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri