KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian global khususnya di Timur Tengah. Mulai dari skema
works from home (WFH), pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), hingga penghematan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun dari sejumlah kebijakan tersebut, pemerintah bisa menghemat anggaran sekitar Rp 204,4 triliun.
Ekonom
Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, hampir semua instrumen yang digunakan bersifat menahan, bukan mendorong.
Baca Juga: Menko Airlangga:WFH & B50 Berpotensi Hemat Belanja Subsidi BBM hingga Rp 54,2 Triliun Kebijakan WFH misalnya, dinilai mengurangi mobilitas, sementara pembatasan BBM menekan konsumsi energi. Selain itu, penghematan anggaran sebesar Rp 204,4 triliun dianggap menunjukkan adanya penarikan belanja negara. Namun demikian, ia menilai belum terdapat instrumen yang secara aktif mampu mengisi kekosongan dari sisi permintaan. “Sulit untuk tidak mengatakan, kebijakan pemerintah saat ini terlihat agak berat sebelah,” tutur Yusuf kepada Kontan, Selasa (31/3/2026). Ia menilai bahwa permasalahan utama terletak pada struktur ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada konsumsi. Menurutnya, ketika tekanan muncul dari kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah, lalu diperparah dengan pengetatan belanja pemerintah, kondisi tersebut dinilai sudah cukup untuk memperlambat laju ekonomi.
Baca Juga: Imbas Konflik Timur Tengah, Pemerintah Batasi Pembelian BBM Subsidi 50 Liter per Hari Tanpa adanya stimulus, menurutnya, tidak terdapat penyangga yang dapat menahan tekanan dalam sistem perekonomian. Lebih lanjut, Yusuf menilai dampak yang muncul bukanlah krisis secara langsung, melainkan perlambatan yang terjadi secara bertahap namun meluas. Konsumsi rumah tangga disebut cenderung menurun seiring meningkatnya biaya hidup tanpa diimbangi tambahan pendapatan. Di sisi lain, dunia usaha dinilai enggan melakukan ekspansi karena permintaan melemah sementara biaya meningkat. Dalam situasi tersebut, pelaku usaha disebut cenderung mengambil langkah defensif, seperti menahan produksi, menunda rekrutmen, hingga melakukan efisiensi tenaga kerja. “Yang perlu digarisbawahi, ini bukan sekadar perlambatan biasa. Ada risiko efek berantai. Ketika konsumsi turun, omzet usaha turun, lalu pendapatan tenaga kerja ikut tertekan, dan konsumsi makin turun lagi,” ungkapnya. Lebih lanjut, Yusuf menambahkan, penghematan anggaran Rp 204,4 triliun menjadi penentu. Sebab apabila hanya berhenti sebagai penghematan fiskal, dampaknya ke ekonomi justru negatif.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan WFH ASN dan Swasta Sehari Sepekan, Hemat BBM hingga Rp 59 Triliun Akan tapi, apabila sebagian besar cepat dialirkan kembali ke ekonomi, misalnya lewat bansos yang lebih tebal atau dukungan ke sektor yang terpukul, itu bisa berfungsi sebagai stimulus terselubung.
“Jadi problem utamanya bukan sekadar tidak ada stimulus, tapi apakah uang yang dihemat itu diputar kembali atau tidak. Kalau tidak, kita sedang melakukan kontraksi fiskal di saat yang salah,” tandasnya. Berikut sejumlah kebijakan pemerintah di tengah konflik Timur Tengah:
- WFH dan efisiensi mobilitas: WFH tiap Jumat, pembatasan kendaraan dinas 50%, pengurangan perjalanan dinas (dalam negeri 50%, luar negeri 70%) ? hemat Rp 6,2 triliun (APBN) + potensi Rp 59 triliun (BBM masyarakat)
- Pembatasan dan efisiensi BBM: pembelian BBM dibatasi (maks. 50 liter/kendaraan), dorongan hemat energi ? penghematan energi fosil dan biodiesel Rp 48 triliun
- Refocusing anggaran K/L: pengalihan belanja non-prioritas ke belanja produktif ? penghematan Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.
- Optimalisasi program MBG: penyesuaian skema distribusi ? Rp 20 triliun
Total penghematan: sekitar Rp 204,4 triliun Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
