JAKARTA. Setiap calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada serentak pada Desember 2015 harus mempunyai strategi pajak. Penerimaan pajak daerah menjadi hal penting yang harus diprioritaskan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, tema kampanye calon pejabat daerah harus memasukkan target rencana penerimaan pajak. Bagaimana si calon pejabat mengajak masyarakat daerahnya untuk bisa meningkatkan kesadaran akan pajak. Selain rencana target penerimaan pajak, yang penting juga dimiliki adalah tax clearance. Tax clearance atau surat keterangan fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak tentang data pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu. "Kalau belum ada tax clearance tidak akan bisa nyalon," terangnya, Jumat (29/5). Adapun Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Malik mengatakan pajak akan menjadi bagian dari program visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelumnya belum ada penekanan mengenai isu pajak masuk menjadi program kerja. Menurut Husni, program pajak ini merupakan hasil tindak lanjut Memorandum of Understanding (Mou) yang sudah ditandangani antara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan KPU. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tanpa surat tax clearance, tak bisa ikut Pilkada
JAKARTA. Setiap calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada serentak pada Desember 2015 harus mempunyai strategi pajak. Penerimaan pajak daerah menjadi hal penting yang harus diprioritaskan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, tema kampanye calon pejabat daerah harus memasukkan target rencana penerimaan pajak. Bagaimana si calon pejabat mengajak masyarakat daerahnya untuk bisa meningkatkan kesadaran akan pajak. Selain rencana target penerimaan pajak, yang penting juga dimiliki adalah tax clearance. Tax clearance atau surat keterangan fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak tentang data pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu. "Kalau belum ada tax clearance tidak akan bisa nyalon," terangnya, Jumat (29/5). Adapun Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Malik mengatakan pajak akan menjadi bagian dari program visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelumnya belum ada penekanan mengenai isu pajak masuk menjadi program kerja. Menurut Husni, program pajak ini merupakan hasil tindak lanjut Memorandum of Understanding (Mou) yang sudah ditandangani antara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan KPU. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
