JAKARTA. Target Presiden Joko Widodo menggenjot Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat pedesaan dalam rangka reformasi agraria dinilai sulit dicapai. Pasalnya, target 5 juta sertifikat di tahun 2017, sebanyak 7 juta di tahun 2018, dan sebanyak 9 juta di tahun 2019 terlalu tinggi. Anhar Nasution, Ketua umum forum anti korupsi dan Advokasi Pertanahan dan juga mantan Panja Pertanahan Komisi 2 DPR periode 2004-2009 mengatakan, sulitnya pencapaian target itu terutama karena minimnya SDM di Kementerian ATR/BPN, terutama ketersediaan petugas ukur. Untuk diketahui bahwa BPN sejak tahun 1984 sudah tidak lagi mendidik dan melahirkan petugas ukur. Diperkirakan saat ini jumlah juru ukur lembaga ini tidak lebih dari 2.000 orang di seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia.
Target 5 juta sertifikat tanah sulit dicapai
JAKARTA. Target Presiden Joko Widodo menggenjot Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat pedesaan dalam rangka reformasi agraria dinilai sulit dicapai. Pasalnya, target 5 juta sertifikat di tahun 2017, sebanyak 7 juta di tahun 2018, dan sebanyak 9 juta di tahun 2019 terlalu tinggi. Anhar Nasution, Ketua umum forum anti korupsi dan Advokasi Pertanahan dan juga mantan Panja Pertanahan Komisi 2 DPR periode 2004-2009 mengatakan, sulitnya pencapaian target itu terutama karena minimnya SDM di Kementerian ATR/BPN, terutama ketersediaan petugas ukur. Untuk diketahui bahwa BPN sejak tahun 1984 sudah tidak lagi mendidik dan melahirkan petugas ukur. Diperkirakan saat ini jumlah juru ukur lembaga ini tidak lebih dari 2.000 orang di seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia.