JAKARTA. Mimpi pemerintah dalam peta jalan badan usaha milik negara (BUMN) 2015-2019 sektor konstruksi, lebih dari sekadar merampingkan jumlah BUMN. Pemerintah berambisi menjadikan BUMN sektor konstruksi (BUMN Karya), terdepan di Asia Tenggara. Target terdekat adalah membalap BUMN Malaysia, yakni Gamuda Berhad. Pontas Tambunan, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN menjelaskan, valuasi pasar Gamuda Berhad tahun lalu US$ 3,17 miliar.
Bila dibandingkan dengan PT Waskita Karya Tbk, nilai Gamuda sekitar 2,5 kalinya. Sementara jika disandingkan dengan BUMN Thailand, yakni CH Karnchang Public Company Limited, BUMN Indonesia boleh berbangga. Kapitalisasi pasar BUMN Thailand saat ini sekitar US$ 1,2 miliar. Nilai kapitalisasi itu setara dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Meskipun begitu, peta bisnis ke depan bisa saja berubah. Apalagi, pasar bebas Asia Tenggara atawa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berpotensi membikin persaingan bisnis kian sengit. Dus, pemerintah melalui Kementerian BUMN ingin membikin mengatur peta jalan BUMN Karya. "Sekarang kita masih kalah dari Gamuda Berhad tapi kalau sudah dibentuk grup, pasti bisa menang," ujar Pontas kepada KONTAN di kantor Kementerian BUMN, Jumat (29/1). Selain ingin lebih bertaring di pasar mancanegara, pemerintah ingin memaksimalkan peran BUMN Karya di pasar domestik. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, Pontas bilang nilai pasar konstruksi Indonesia mencapai Rp 665 triliun. Namun, BUMN Karya hanya menggarap 8%, atau Rp 53,2 triliun saja. Dalam pasar konstruksi, pekerjaan engineering, procurement and construction (EPC) dan sipil memegang porsi terbesar. Pada ceruk ini, justru perusahaan asing yang menjadi penguasa. Sebabnya, tak banyak perusahaan lokal yang punya teknologi EPC. Nah, pasca ada peta jalan, pemerintah menargetkan BUMN Karya merebut pasar lebih besar. Target pemerintah, BUMN Karya menggenggam 10% pasar domestik. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menyambut positif mimpi itu. "Dengan sinergi ini, masing-masing perusahaan memang akan memiliki leverage yang lebih besar," ujar Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Suradi Wongso Suwarno kepada KONTAN, Kamis (28/1). PT Hutama Karya (Persero) juga yakin posisinya bakal lebih kuat. Meskipun sejauh ini, Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Sigit Rustanto bilang, belum tahu detail rencana pemerintah. Kalau manajemen Perum Perumnas memilih tak berkomentar banyak. "Maaf saya belum bisa komentar karena belum dilibatkan lebih jauh," kata Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto. Skema belum pasti Mengenai skema penggabungan, pemerintah akan mengelompokkan BUMN Karya dalam tiga grup, yaitu grup EPC, grup tol dan grup properti. Khusus PT Hutama Karya (Persero) dan PT Perum Perumahan Nasional (Persero), akan berdiri sendiri. Alasannya, kedua BUMN itu sedang menangani penugasan dari pemerintah. Pemerintah akan memulai langkah dengan menilai kinerja masing-masing grup berdasarkan rencana kerja pemerintah (RKP). April 2016 nanti adalah jadwal evaluasi tahap I ketiga grup tadi. Pemerintah akan memakai jasa konsultan eksternal. Hasil evaluasi tahap I bisa saja menciptakan grup baru alias
regrouping. Selanjutnya tiga bulan kemudian, pemerintah akan menggelar evaluasi tahap II.
Nah, hasil evaluasi tahap II pada semester II-2016 inilah yang bisa mendorong terjadinya akuisisi. Dus sejauh ini, Kementerian BUMN belum memiliki skenario akuisisi. Pontas mengatakan, kabar skema akuisisi yang sempat beredar hanya salah satu opsi saja. Dia memastikan skema penyatuan nanti bukan dalam bentuk holding. "Yang membentuk holding hanya BUMN Maritim, sesuai dengan perintah presiden," tandas Pontas. Asal tahu saja, Rabu (27/1) kemarin, sempat beredar kabar pemerintah akan menciutkan 16 BUMN Karya dalam lima holding BUMN pada tahun 2019. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Sanny Cicilia
