JAKARTA. Meski sudah menunjukkan perbaikan, waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan masih belum sesuai target. Namun, pemerintah optimistis, dengan upaya perbaikan yang telah berjalan, target penurunan dwelling time menjadi dua hari akan tercapai di akhir 2017.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok sudah membaik. Bila tahun 2012 dwelling time memakan waktu 6,5 hari, pada tahun 2015 turun menjadi 4,7 hari.

Bahkan, pada November 2016, proses dwelling time kembali terpangkas menjadi 2,8 hari-2,9 hari. "Target kami paling cepat untuk mencapai perbaikan 2 hari (waktu dwelling time) di akhir 2017," kata Darmin, belum lama ini.

Menurut Darmin, untuk mengejar target penurunan dwelling time menjadi dua hari, masih perlu pembenahan koordinasi antar kementerian. Salah satu yang kini tengah didorong adalah menerapkan sistem online antar kementerian dan lembaga melalui Indonesia National Single Window (INSW).

Banyaknya barang yang masuk dalam kategori larangan terbatas (lartas) turut menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pemasukan barang. Jumlah produk yang dikeluarkan dari lartas hanya sedikit.

Bila tahun 2012 jumlah lartas dari produk yang diimpor mencapai 51%, di akhir tahun lalu menurun menjadi 48%. "Oleh karena itu, kami sepakat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan untuk memperkuat kelembagaan INSW," ujar Darmin.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bilang, dwelling time untuk Tanjung priok terdiri dari tiga aspek, yakni pre-customs clearance barang, customs clearance, dan post clearance.

Dalam penetapan target dwelling time ini, Kemenhub akan memberikan pengecualian bagi barang-barang tertentu, misalnya barang peledak milik TNI karena dibutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pemeriksaan.

Sebaliknya, importir akan diberikan simplikasi jika memiliki memiliki itikad baik dalam proses bongkar muat barang. Perusahaan tersebut tidak perlu melakukan clearance berulang-ulang.

Guna mendukung target penurunan waktu bongkar muat barang di pelabuhan, Darmin bilang, pemerintah akan kembali merilus paket kebijakan ekonomi ke XV pada awal tahun ini.

Menurut Darmin, paket kebijakan ini akan terkait percepatan, penurunan arus logistik, dan penurunan waktu bongkar muat barang. Paket itu nantinya akan berisi perbaikan sistem dan pemrosesan data tunggal melalui sistem INSW.

Selain itu, nantinya paket juga akan berisi beberapa kebijakan baru uuntuk memperbaiki waktu bongkar muat di pelabuhan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie