KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dinilai masih terlalu optimistis dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8% hingga 6,5% di tengah tekanan terhadap rupiah, perlambatan manufaktur, dan melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah. 

Di saat bersamaan, ruang fiskal Indonesia juga disebut semakin sempit akibat meningkatnya beban utang dan biaya bunga utang negara.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman, menilai asumsi makro dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 lebih realistis dibanding tahun sebelumnya. 

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Swasta Harus Jadi Mesin Utama Ekonomi Demi Capai Target Ambisius Ekonomi 6,5% di 2027

Menurut dia, pemerintah mulai mengakomodasi tekanan eksternal dengan menetapkan asumsi nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS serta yield Surat Berharga Negara (SBN) yang masih tinggi.

Meski demikian, Rizal menilai target pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% masih terlalu optimistis atau over confident di tengah kondisi ekonomi domestik yang belum sepenuhnya kuat. 

Ia menyoroti tekanan terhadap rupiah, perlambatan sektor manufaktur, melemahnya daya beli kelas menengah, hingga ketidakpastian global akibat tingginya suku bunga dan tensi geopolitik.

"Artinya, masih terdapat gap cukup besar antara optimisme target pertumbuhan dengan kualitas fundamental ekonomi domestik yang sedang menghadapi tekanan berat," ujar Rizal kepada Kontan, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga: Hingga 19 Mei 2026, BI Borong SBN Rp 140,57 Triliun untuk Jaga Likuiditas di Pasar

Menurutnya, tantangan fiskal pemerintah ke depan juga semakin berat. Persoalannya bukan hanya menjaga defisit APBN tetap rendah, tetapi juga memastikan keberlanjutan fiskal ketika beban utang, bunga utang, subsidi energi, dan berbagai program prioritas meningkat secara bersamaan.

Rizal menilai ruang fiskal Indonesia makin terbatas seiring rasio utang pemerintah yang mendekati 41% terhadap produk domestik bruto (PDB) serta biaya bunga utang yang terus meningkat.

Karena itu, ia mengingatkan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan stimulus konsumsi maupun bantuan sosial jangka pendek untuk menopang pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah dinilai perlu memperkuat reformasi struktural, mempercepat industrialisasi, mendorong investasi produktif, serta meningkatkan kualitas belanja negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News