JAKARTA. Pemerintah menjamin target ekspor komoditas kelautan dan perikanan tahun ini tidak akan turun meskipun anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pemotongan. Sebab kontribusi ekspor sebagian besar dari pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya skala besar yang saat ini sudah mandiri dari ketergantungan pada pemerintah. Komisi IV DPR RI dalam raker hari ini(3/6) akhirnya menyetujui pemotongan anggaran KKP sebesar Rp 479, 1 miliar. Dengan demikian, anggaran KKP mengalami penurunan sebesar 6,79% dari pagu APBN 2013 sebesar Rp 7 triliun. DPR menerima alasan pemerintah bahwa pemotongan ini merupakan kebijakan fiskal yang diperlukan demi sehatnya postur APBN-P 2013. Ketika ditemui langsung oleh Kontan seusai rapat dengan DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menegaskan penurunan anggaran KKP tidak akan mempengaruhi pencapaian pemenuhan target ekspor perikanan Indonesia tahun 2013 ini sebesar US$ 5 milyar. Sebab tupoksi KKP lebih terfokus kepada pemberdayaan nelayan-nelayan kecil dan tradisional. Kalaupun ada pemotongan anggaran yang berakibat berkurangnya sebagian kapasitas pemberdayaan KKP, imbasnya tidak akan berdampak bagi pelaku usaha penangkapan ikan dan budidaya ikan skala besar. Selama ini, kontribusi terbesar bagi ekspor perikanan Indonesia berasal dari produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan skala besar. Kenyataannya, kalangan pelaku usaha skala besar selama ini juga sudah mandiri. "Kecuali pemerintah membuat kebijakan yang merugikan pelaku usaha besar, itu baru bisa berdampak pada penurunan target ekspor," kata Sharif. Oleh sebab itu, Sharif menegaskan bahwa pemerintah akan tetap konsisten membangun jaringan dan dukungan dari para pelaku usaha, pemerintah daerah, asosiasi, komisi hasil perikanan dan unit pengolahan ikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Terkait strategi pemasaran hasil perikanan agar target ekspor tercapai, Cicip mengatakan KKP akan tetap mempertahankan dan meningkatkan ekspor hasil perikanan Indonesia ke pasar yang memilki potensi besar seperti Amerika Serikat (AS), Jepang dan Uni Eropa. Ia merujuk pada nilai ekspor Indonesia tahun 2012 lalu yang sebagian besar 63,19% dipasarkan di kawasan tersebut. Namun KKP tidak menutup peluang lain seperti Asia Tenggara dan Asia Timur, dimana pada tahun 2012 nilai ekspor Indonesia mencapai 25,93% . Sedangkan pasar potensial seperti Timur Tengah dan Afrika yang nilai ekspornya masih relatif kecil yaitu 5,49%, juga harus tetap dibangun.
Target ekspor kelautan tak akan turun
JAKARTA. Pemerintah menjamin target ekspor komoditas kelautan dan perikanan tahun ini tidak akan turun meskipun anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pemotongan. Sebab kontribusi ekspor sebagian besar dari pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya skala besar yang saat ini sudah mandiri dari ketergantungan pada pemerintah. Komisi IV DPR RI dalam raker hari ini(3/6) akhirnya menyetujui pemotongan anggaran KKP sebesar Rp 479, 1 miliar. Dengan demikian, anggaran KKP mengalami penurunan sebesar 6,79% dari pagu APBN 2013 sebesar Rp 7 triliun. DPR menerima alasan pemerintah bahwa pemotongan ini merupakan kebijakan fiskal yang diperlukan demi sehatnya postur APBN-P 2013. Ketika ditemui langsung oleh Kontan seusai rapat dengan DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menegaskan penurunan anggaran KKP tidak akan mempengaruhi pencapaian pemenuhan target ekspor perikanan Indonesia tahun 2013 ini sebesar US$ 5 milyar. Sebab tupoksi KKP lebih terfokus kepada pemberdayaan nelayan-nelayan kecil dan tradisional. Kalaupun ada pemotongan anggaran yang berakibat berkurangnya sebagian kapasitas pemberdayaan KKP, imbasnya tidak akan berdampak bagi pelaku usaha penangkapan ikan dan budidaya ikan skala besar. Selama ini, kontribusi terbesar bagi ekspor perikanan Indonesia berasal dari produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan skala besar. Kenyataannya, kalangan pelaku usaha skala besar selama ini juga sudah mandiri. "Kecuali pemerintah membuat kebijakan yang merugikan pelaku usaha besar, itu baru bisa berdampak pada penurunan target ekspor," kata Sharif. Oleh sebab itu, Sharif menegaskan bahwa pemerintah akan tetap konsisten membangun jaringan dan dukungan dari para pelaku usaha, pemerintah daerah, asosiasi, komisi hasil perikanan dan unit pengolahan ikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Terkait strategi pemasaran hasil perikanan agar target ekspor tercapai, Cicip mengatakan KKP akan tetap mempertahankan dan meningkatkan ekspor hasil perikanan Indonesia ke pasar yang memilki potensi besar seperti Amerika Serikat (AS), Jepang dan Uni Eropa. Ia merujuk pada nilai ekspor Indonesia tahun 2012 lalu yang sebagian besar 63,19% dipasarkan di kawasan tersebut. Namun KKP tidak menutup peluang lain seperti Asia Tenggara dan Asia Timur, dimana pada tahun 2012 nilai ekspor Indonesia mencapai 25,93% . Sedangkan pasar potensial seperti Timur Tengah dan Afrika yang nilai ekspornya masih relatif kecil yaitu 5,49%, juga harus tetap dibangun.
