Target Kredit Karbon 12 Juta Ton, Kredibilitas Indonesia Jadi Taruhan



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kesepakatan pembelian kredit karbon antara Indonesia dan Norwegia berpotensi memperbaiki keekonomian proyek energi baru terbarukan (EBT).

Tambahan pendapatan dari penjualan kredit karbon dinilai dapat meningkatkan tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR), sekaligus memperkuat daya tarik proyek di mata investor dan lembaga pembiayaan.

Namun, pemerintah perlu memastikan proyek-proyek yang masuk dalam kerja sama tersebut benar-benar terealisasi.


Pasalnya, kegagalan mencapai target pengurangan emisi berisiko mengurangi penerimaan dari kredit karbon dan menurunkan kredibilitas Indonesia di pasar karbon internasional.

Baca Juga: PLN Indonesia Power Bangun PLTS Hybrid 4,5 MW dan BESS 9 MWh di Nusa Penida

Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pendapatan dari kredit karbon dapat menjadi sumber pemasukan tambahan bagi pengembang proyek EBT.

Berdasarkan pengalaman proyek sebelumnya, tambahan pendapatan dari karbon berpotensi meningkatkan IRR sekitar 2% hingga 4%.

"Kalau dari proyek-proyek sebelumnya, memang peningkatan dari pajak karbon itu bisa 2 sampai 4% meningkatkan IRR," ujar Fabby kepada Kontan.co.id, Selasa (17/11/2026).

Ia memberikan ilustrasi, proyek EBT yang semula memiliki IRR sebesar 10% berpotensi mencatatkan IRR sekitar 12%–14% setelah memperoleh tambahan pendapatan dari karbon.

Meski demikian, peningkatan tersebut bergantung pada harga karbon dan karakteristik masing-masing proyek.

Menurut Fabby, tambahan pendapatan tersebut juga dapat meningkatkan bankability atau kelayakan proyek untuk memperoleh pembiayaan perbankan.

Pasalnya, sumber pendapatan yang lebih beragam menjadi salah satu pertimbangan bank dalam menilai kemampuan pengembang memenuhi kewajiban pembiayaan.

"Ketika kita meminjam uang untuk proyek itu, banknya akan lihat karena ini kan proyek baru. Dia akan lihat pendapatannya dari mana saja. Nah, salah satunya pendapatan dari carbon credit," kata Fabby.

Baca Juga: Kementerian ESDM: Implementasi Cadangan Minyak ASEAN Tunggu Ratifikasi Negara Anggota

Skema tersebut juga berpotensi menjadi bagian dari pembiayaan campuran atau blended finance, yakni kombinasi berbagai sumber pendanaan, termasuk modal sendiri (equity) dan pinjaman (debt).

Dengan adanya tambahan penerimaan dari kredit karbon, kebutuhan pembiayaan melalui utang berpotensi berkurang.

Kondisi ini pada akhirnya dapat memperbaiki struktur modal dan keekonomian proyek, termasuk membuka peluang penurunan biaya bunga pinjaman.

"Ini bisa mengurangi kebutuhan untuk utang juga sebenarnya, dan tadi saya katakan meningkatkan IRR. Jadi bisa jadi punya dampak pada penurunan bunga utang juga nanti dari komponen utang," ujar Fabby.

Sebagai informasi, PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), yang bertindak sebagai wali amanat dana aksi iklim Norwegia, menandatangani perjanjian Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pada 11 November 2026 di sela-sela COP31.

Melalui kesepakatan tersebut, Norwegia berpotensi membeli pengurangan emisi hingga 12 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) selama 10 tahun.

Baca Juga: Target PLTS 100 GW Butuh Dana US$ 73 Miliar, Indonesia Perlu Gaet Pendanaan Global

Kerja sama ini menggunakan skema Generation-Based Incentive (GBI) di bawah Pasal 6.2 Persetujuan Paris. Pembayaran pembiayaan karbon dikaitkan dengan kinerja pembangkitan listrik dan pengurangan emisi yang telah diverifikasi.

Pemerintah Norwegia menyatakan pembayaran hanya dilakukan atas pengurangan emisi yang benar-benar dicapai, diverifikasi, dan diserahkan.

Program ini pada tahap awal diarahkan pada proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung yang dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS).

Risiko target pengurangan emisi tidak tercapai

Di balik peluang tambahan pendanaan tersebut, Fabby mengingatkan risiko apabila realisasi pengurangan emisi tidak mencapai target yang disepakati.

Sebab, proyek-proyek EBT yang menjadi sumber pengurangan emisi masih harus direalisasikan selama periode kerja sama.

Menurut dia, terdapat kemungkinan proyek tidak terlaksana sesuai rencana atau pengurangan emisi yang dihasilkan lebih rendah dari perkiraan.

Baca Juga: Prabowo Ajak Jepang Perkuat Kerja Sama EBT, Mineral, dan Energi Terbarukan

Karena pembayaran menggunakan pendekatan berbasis hasil (result-based payment), nilai kredit karbon yang dibayarkan akan mengikuti pengurangan emisi yang benar-benar terealisasi.

"Bisa saja proyeknya tidak jadi dieksekusi. Atau nanti penurunan emisinya tidak sebesar yang diperkirakan. Kan sebenarnya angka itu adalah ceiling (batas maksimum) kalau menurut saya," ujar Fabby.

Jika terjadi kekurangan realisasi atau under delivery, dampaknya tidak hanya berupa berkurangnya penerimaan dari kredit karbon.

Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi keekonomian proyek dan kemampuan pengembang memenuhi kewajiban pembiayaannya.

Lebih jauh, Fabby menilai kegagalan memenuhi target dapat mengurangi kredibilitas Indonesia dalam kerja sama perdagangan karbon internasional.

Pasalnya, kesepakatan dengan Norwegia ini merupakan bagian dari kerja sama bilateral dalam kerangka Pasal 6.2 Persetujuan Paris.

"Kalau misalnya kita tidak deliver, maka akan menurunkan kredibilitas Indonesia," tegasnya.

Penurunan kredibilitas tersebut, lanjut Fabby, berpotensi meningkatkan premi risiko bagi investor iklim yang mempertimbangkan investasi atau kerja sama serupa dengan Indonesia pada masa mendatang. Persepsi risiko yang meningkat juga dapat berdampak pada proyek-proyek di luar PLN.

Baca Juga: Proyek Emas Milik Indika (INDY) Hadapi Sengketa, Begini Nasib Produksi Awak Mas

"Implikasinya akan meningkatkan premi risiko bagi investor iklim di kesepakatan-kesepakatan di masa depan. Jadi penting sekali buat pemerintah, walaupun ini yang menandatangani PLN, untuk memastikan agar PLN bisa deliver 12 juta ton yang disepakati tadi," kata Fabby.

Karena itu, pemerintah perlu mengawal pelaksanaan proyek dan memastikan target pengurangan emisi dapat dicapai sesuai rencana.

Keberhasilan memenuhi komitmen tersebut akan menjadi modal penting untuk membuka peluang pendanaan iklim berikutnya.

"Kalau berhasil, kita bisa mendapatkan tambahan-tambahan pendanaan untuk pengembangan energi terbarukan. Harus didorong, makanya harus dibuat berhasil," ujar Fabby.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News