JAKARTA. Pemerintah melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam pembahasan tersebut, secara umum Banggar DPR menyetujui asumsi makro RAPBN 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang diusulkan pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar pembahasan Nota Keuangan oleh pemerintah. "Berdasarkan rapat kerja pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu tidak ada catatan. Asumsi fiskal RAPBN 2018 kami sahkan hari ini," kata Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Rabu (5/7).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan dan kesimpulan yang telah dicapai mengenai panja asumsi, panja belanja kementerian/lembaga (K/L), dan panja transfer ke daerah akan dibawa ke penyusunan final RAPBN 2018. Menkeu berharap, kualitas APBN dari tahun ke tahun semakin membaik dan bisa digunakan sebagai instrumen untuk selesaikan masalah struktural. Kami akan lakukan finalisasi dari kesepakatan ini untuk kami gunakan dalam postur anggaran baik detail untuk asumsi dan belanja APBN 2018, kata Sri Mulyani. Dalam asumsi makro RAPBNP 2018 pertumbuhan ekonomi yang semula diusulkan pada kisaran 5,4%- 6,1% ditetapkan menjadi 5,2%-5,6%. Target tersebut melihat kondisi ekonomi dunia yang relatif pulih pada tahun ini yang mungkin akan terjaga di 2018 mendatang (lihat tabel). Target pertumbuhan ekonomi 2018 tersebut, menurut Sri, diharapkan dapat memberikan optimisme kepada pasar terhadap perekonomian Indonesia. Meski demikian, masih ada faktor-faktor yang masih akan mewarnai risiko pertumbuhan ekonomi dunia. Salah satunya adalah perkembangan kebijakan perdagangan. Kami lihat secara teliti apakah ekspor itu sustainable karena itu mesin ekonomi Indonesia, ujarnya. Menkeu juga melihat faktor geopolitik seperti yang terjadi di Timur Tengah seperti Qatar, hingga keadaan di Korea Utara dengan negara di sekitarnya. Selain itu, Kemkeu juga memperhatikan fenomena terorisme. Adapun pada konteks regional, pihaknya melihat penyesuaian ekonomi di China, Korea Selatan, dan Jepang. Hal ini yang kami lihat secara langsung karena mereka mempengaruhi ekspor impor, dan arus modal, ucapnya. Tiga fokus perhatian Dalam RKP 2018 sebagai terjemahan RAPBN 2018, Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR melihat ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, perlunya tambahan anggaran untuk vaksinasi balita dan anak. Tambahan anggaran vaksinasi langsung disetujui pemerintah untuk ditambahkan. Kedua, Panja Banggar melihat prioritas ketahanan pangan perlu menambahkan komoditas bawang putih sehingga tak hanya bawang merah saja. Pasalnya, Indonesia banyak impor bawang putih. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga menyetujui tambahan komoditas bawang putih dalam pembahasan RKP 2018. Untuk itu dirinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian.
Ketiga, Banggar juga meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memantau eksposur utang swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari luar negeri Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, BI sudah mengeluarkan aturan penarikan utang asing di 2015 yang harus dipenuhi oleh swasta dan BUMN. Pertama, harus memenuhi rasio lindung nilai atau hedging. Kedua, harus memenuhi rasio likuiditas minimum sehingga kewajibannya bisa dipenuhi saat jatuh tempo. Ketiga, harus memenuhi peringkat kredit (cradit rating). Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie