KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi profit taking membuat lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atawa sukuk negara yang digelar kemarin sepi peminat. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, pemerintah hanya mendapatkan dana sebesar Rp 6,35 triliun.

Penawaran yang masuk pun cenderung mini. Nilainya hanya sebesar Rp 10,18 triliun dari tujuh seri sukuk. Akhirnya, pemerintah hanya mengambil penawaran dari lima seri sukuk di lelang kali ini.

Menurut analis Fixed Income MNC Sekuritas I Made Adi Saputra, sejak awal pekan pasar obligasi sudah mulai terkoreksi. Hal ini lantas mempengaruhi minat investor terhadap lelang sukuk.

Ini tercermin pada pergerakan Indonesia Composite Bond Index (ICBI), yang melemah 0,14% pada perdagangan Senin (16/4). Kemarin, ICBI kembali melemah 0,06%.

Padahal, ada beberapa sentimen positif yang menghampiri pasar obligasi Indonesia. Misalnya, kenaikan peringkat utang Indonesia oleh Moody’s Investors Service dan neraca perdagangan di bulan Maret yang surplus. "Investor banyak yang lebih memilih melakukan profit taking ketika sentimen positif muncul," kata Made, Selasa (17/4).

Pelaku pasar pun cenderung memburu seri bertenor pendek seperti SPNS04102018 dan PBS016 pada lelang sukuk kali ini. Hal ini terlihat dari tingginya nilai penawaran yang masuk pada kedua seri tersebut, yakni masing-masing sebesar Rp 4,31 triliun dan Rp 2,73 triliun.

Ditambah lagi, imbal hasil yang diminta untuk kedua seri ini cukup kompetitif. Sementara, pemerintah menyerap dana paling banyak dari PBS016. Penyerapan pemerintah mencapai Rp 2,69 triliun.

Pemerintah sama sekali tidak menyerap penawaran yang masuk di seri PBS017 dan PBS015. Alasannya, imbal hasil yang diminta tidak cocok. Nilai penawaran yang masuk juga rendah.

Meski begitu, pemerintah dinilai tidak perlu terlalu khawatir dengan sepinya lelang sukuk tersebut. Sebab, pemerintah kabarnya akan menerbitkan global bond berdenominasi euro dan yen pada kuartal dua tahun ini. "Penerbitan global bond turut menjadi langkah antisipasi pemerintah terkait pembiayaan APBN," tutur Made.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati