KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) menyoroti target lifting minyak dan gas bumi (migas) yang dipasang pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah memutuskan mempertahankan target lifting minyak bumi sebesar 610.000 barel per hari (bopd) dalam RAPBN 2027, persis sama dengan target APBN 2026. Sebaliknya, target lifting gas bumi dipatok turun menjadi 954.000 barel setara minyak per hari (boepd) dari sebelumnya 984.000 boepd pada APBN 2026. Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal menyatakan, penetapan target minyak yang stagnan sebenarnya patut diapresiasi. Langkah pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menahan laju penurunan alamiah produksi dinilai sebagai sebuah pencapaian operasional yang tidak mudah di lapangan hulu migas.
Baca Juga: Summarecon Mall Bekasi Ubah Pasar Senggol Jadi Hungry Playground, Ada Apa Saja? "Sebenarnya kita mengapresiasi tidak naiknya lifting migas antara 2024-2025, itu berarti pemerintah bersama KKKS itu berhasil untuk mengerem penurunan produksi.
Which is itu adalah pencapaian yang luar biasa. Enggak mudah itu. Jadi kami apresiasi sebenarnya. Ya tolong, jangan ditutup-tutupi seolah-olah naik," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (20/8/2026). Moshe menjelaskan, karakteristik produksi gas bumi sangat berbeda dengan minyak bumi karena bergantung pada penyerapan pasar. Gas bumi tidak dapat disimpan dalam jangka panjang layaknya minyak, sehingga volume produksinya akan selalu menyesuaikan besarnya permintaan pasar. "Untuk gas, gas kan itu punya kondisi yang berbeda. Treatment-nya juga berbeda. Jadi produksi gas itu naik-turunnya sesuai dengan permintaan. Kalau permintaannya tidak naik, ya produksinya juga akan tidak naik. Karena gas ini tidak bisa disimpan. Jadi mereka akan selalu produksi sesuai dengan yang diinginkan," tuturnya. Moshe menilai, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik sejatinya sangat ideal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya, permintaan gas di dalam negeri belum mampu tumbuh secara optimal akibat tingginya harga jual gas serta masih terbatasnya jangkauan infrastruktur jaringan gas saat ini. "Yang jadi masalah adalah permintaan dalam negeri ini yang tidak tumbuh semestinya. Kenapa tidak tumbuh semestinya? Karena memang harga gas kita ini memang mahal. Salah satu faktor kenapa tidak tumbuh semestinya adalah infrastruktur yang kurang," ungkapnya. Guna mengatasi persoalan ini, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dinilai hanya menjadi stimulan jangka pendek. Pemerintah disarankan segera mengambil alih pembangunan infrastruktur migas secara mandiri serta menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk memicu penemuan cadangan gas berskala raksasa (
giant discovery). "Nah, iklim investasi untuk apa? Untuk lapangan-lapangan hulu yang penemuan-penemuan yang giant. Karena skala produksinya besar, harga bisa jadi turun. Di satu sisi, infrastruktur dibangun oleh pemerintah, secara logistik akan jadi lebih murah. Dua kombinasi itu bisa menurunkan harga gas dan bisa memenuhi untuk meningkatkan pertumbuhan permintaan gas di dalam negeri," jelas Moshe.
Oleh sebab itu, lanjut Moshe, keberhasilan peningkatan produksi dan penyerapan gas nasional berada sepenuhnya di tangan pemerintah. Pembangunan infrastruktur logistik gas tidak bisa dibebankan kepada investor swasta karena tingkat keekonomian proyek yang tergolong kecil bagi iklim investasi swasta. "Kalau harga gasnya dari situ juga jadi murah, kita juga bisa lebih bersaing di pasar internasional. Jadi kuncinya ada di pemerintah, pemerintah mau bangun infrastruktur atau enggak? Jangan berharap dari investor untuk membangun infrastruktur karena keekonomiannya kecil," pungkasnya.
Baca Juga: Distribusi Infinix Metrodata Tumbuh 60% pada Semester I 2026 Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
