JAKARTA. Pemerintah berusaha mengatasi ketergantungan impor alat perkakas, seperti cangkul. Salah satu cara yang dilakukan adalah, memberdayakan badan usaha milik negara (BUMN) serta industri kecil dan menengah (IKM).

Tahap awal, target pasokan cangkul dari industri dalam negeri mencapai 10 juta unit. Pasokan dari kerjasama PT Krakatau Steel Tbk, PT Boma Bisma Indra (BBI), PT Sarinah dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). "Impor boleh, tetapi tidak usah dipakai," kata Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, usai tanda tangan kerjasama dalam hal produksi cangkul di Jakarta, Kamis (5/1).

Nanti, PT Krakatau Steel memproduksi bahan baku berupa medium carbon steel berbentuk lembaran. Kemudian, bahan baku diproses PT Boma Bisma Indra menjadi cangkul setengah jadi, maksimal 75%. Kemudian, cangkul dirampungkan menjadi produk jadi oleh 12.609 unit IKM.

Setelah selesai, cangkul akan dipasarkan oleh PPI ke jaringan bisnisnya. Karena bahan baku yang diperoleh dari Krakatau Steel, maka biaya produksi pacul diproyeksikan bisa lebih murah. "Harga produksi diharapkan Rp 50.000 per cangkul. Dengan harga ini saya yakin bisa bersaing dengan cangkul dari China," ujar Airlangga.

Sukandar, Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, bilang, tahap awal Krakatau Steel menyediakan 23 ton lembaran medium carbon steel. Adapun untuk produksi 1 cangkul, diperlukan 1 kilo medium carbon steel. Tak ada alasan impor. Tahap awal kami produksi bahan baku untuk 100.000 pacul dulu di Januari," kata Sukandar. Sejatinya, Krakatau Steel bisa memproduksi lebih banyak. Tapi tak bisa dilakukan, karena menimbang penyerapan pasar.

Adapun Rahman Sadikin, Direktur Utama PT Boma Bisma Indra, bilang, pihaknya akan mengolah cangkul menjadi bahan setengah jadi di pabrik di Pasuruan, Jawa Timur. Selain memproduksi cangkul, Kementerian Perindustrian berencana untuk mengembangkan produksi alat perkakas pertanian jenis lain seperti dodos, garu, egrek, dan sekop.

Saat ini, kebutuhan dodos nasional mencapai 10 juta unit per tahun, dan masih impor dari China atau Malaysia. "Sebagian besar impor karena keterbatasan bahan baku," kata Gati Wibawaningsih, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kemenprin

Tak hanya itu, Kemenprin berencana menahan impor dengan merevisi standar nasional Indonesia (SNI) perkakas pertanian. Saat ini SNI alat perkakas pertanian sukarela. "Jika IKM siap, baru kami wajibkan SNI," kata Gati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini