KONTAN.CO.ID – NUSA DUA. Pemerintah pasang target pendanaan besar untuk pendanaan pembangunan berkelanjutan alias Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan hingga 2030.

Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian PPN/Bappenas, Yanuar Nugroho mengatakan, sebelum pandemi Covid-19 pemerintah membidik target pendanaan SDGs sebesar US$ 1 triliun atau sekitar Rp 15.000 triliun.Namun, setelah pandemi Covid-19 berakhir target pendanaannya pun meningkat menjadi US$ 1,7 triliun atau sekitar Rp 25.000 triliun.

“Dari mana duitnya? Pendanaan pembangunan, satu tentu duit pemerintah. Yang kedua datang dari dukungan pembangunan internasional lewat Official Development Assistance (ODA),” ujarnya saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Selasa (3/9).

Sayangnya, kata Yanuar, saat ini Indonesia sudah tak lagi mendapatkan pendanaan dari ODA, kemudian saat ini pendanaan dicari lewat pendanaan swasta melalui investasi maupun creative financing.

“Jadi, duit pemerintah sendiri tidak cukup kalau dipakai untuk mendanainya. Sekarang ini, kuncinya di swasta,” katanya.

Yanuar menuturkan, untuk mendorong peran swasta tersebut pemerintah memiliki beberapa skema, pertama dengan impact investment, di mana investasi itu dihitung bukan hanya dari pengembaliannya, tetapi dari dampaknya.

“Investasi semacam ini bedanya, sangat panjang, bunganya rendah, tetapi dampaknya besar. Misalnya investasi berkisar dengan air minum, sanitasi atau energi,” tutur dia.

Kedua, kata Yanuar, dengan pembiayaan campuran (blanded financing), di mana uang pemerintah dicampur dengan uang swasta.

Sayangnya, Yanuar tak bisa menyebutkan berapa capaian pendanaan SDGs yang sudah dimiliki Indonesia saat ini. Pasalnya, pihaknya hanya fokus pada pencapaiannya.

“Kalau pencapaian SDGs-nya, kita sudah lumayan banget, sudah 62%, ketika dunia baru mencapai 15%, Asia Pasifik 14,4%,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati