KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati Pembicaraan Tingkat I untuk Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025. Ekonom mencermati, dengan postur yang sekarang sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,2%. 

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan APBN 2025 masih didesain secara moderat karena ada beberapa target seperti pendapatan negara tidak alami kenaikan signifikan. Padahal ada program belanja baru dan kebutuhan pembayaran bunga utang.  

"Belanja pemerintah juga terbilang belum sepenuhnya mencerminkan perencanaan program populis prabowo ditahun pertama," jelas Bhima kepada Kontan, Selasa (17/9). 

Baca Juga: Modal Awal Pemerintahan Prabowo, Banggar dan Pemerintah Sepakati RUU APBN 2025

Menurut Bhima meski adanya quick win seperti makan bergizi gratis, namun program ini berkorelasi dengan efisiensi pos belanja lain. Jadi pemerintah dan DPR menyadari adanya trade off antara melanjutkan program Jokowi yang belum selesai dengan program baru Prabowo.  

"Di sini terlihat terjadi kompromi dari postur anggaran sehingga program Prabowo belum semuanya diakomodasi," ujarnya. 

Pertimbangan lainnya adalah rendahnya harga komoditas ekspor yang mempengaruhi outlook penerimaan pajak dan PNBP sehingga APBN didesain lebih hati-hati. Tetapi menurut Bhima tetap tidak menutup kemungkinan Prabowo akan mengganti pada APBN perubahan ketika telah resmi berkuasa. 

"Dampak dari belanja program yang masih moderat akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2%. Pos belanja modal dan belanja perlindungan sosial serta subsidi non-energi perlu ditambah lagi sebagai langkah counter-cylical," ungkapnya.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Putri Werdiningsih