JAKARTA. Pemerintah pesimis bisa menggolkan semua target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBN-P 2016. Terutama, untuk target penerimaan negara dan belanja negara.

Jurubicara Kementerian Keuangan Lucky Alfirman mengatakan, setiap tahun, realisasi APBN-P memang tidak pernah sesuai dengan targetnya. Sebab, selalu ada faktor-faltor tertentu yang mempengaruhi kondisi antara yang diasumsikan dan yang sebenarnya.

Target penerimaan perpajakan misalnya, dalam APBN-P 2016 dipatok sebesar Rp 1.489 triliun, yang terdiri dari pendapatan pajak dan bea cukai. Kemungkinan, target tersebut akan meleset jika sejumlah faktor tidak sesuai seperti pertumbuhan ekonomi, atau melesetnya target penerimaan pajak dari program pengampunan pajak.

BNI Luncurkan Layanan Wealth Management di Singapura,Gandeng Schroders dan Fullerton

Namun, Lucky belum mau mengungkapkan target realistis pemerintah untuk penerimaan negara, khususnya pajak. "Kita masih menunggu perkembangan pelaksanaan pengampunan pajak," kata Lucky, Selasa (26/7) di Jakarta.

Menurutnya, proyeksi yang lebih realistis untuk target APBN-P 2016 paling cepat pada akhir September 2016 nanti. Saat itu, program pengampunan pajak tahap pertama memang berakhir.

Pemerintah memang berharap besar pada pelaksanaan pengampunan pajak di tahap pertama, untuk mendorong penerimaan pajak paling besar. Sebab, diperkirakan periode pertama akan diburu oleh warga negara indonesia yang ingin ikut program pengampunan pajak.

Adapun di sisi belanja negara, pemerintah memperkirakan seperti tahun-tahun sebelumnya selalu tidak mencapai 100%. Salah satu pertimbangannya, akan selalu ada upaya efisisensi yang dilakukan sehingga tidak semua anggaran diserap.

Namun dmeikian, meski penerimaan dan belanja tak sesuai target, pemerintah akan berusaha agar defisit anggaran tidak lebih dari 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dalam APBN-P 2016 target defisit dipatok sebesar 2,53% terhadap PDB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia