KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target perdagangan bilateral Indonesia dan Thailand sebesar US$ 20 miliar pada 2030 dinilai realistis untuk dicapai. Namun, peningkatan nilai perdagangan tersebut perlu diikuti dengan perbaikan kualitas hubungan dagang, termasuk upaya mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Thailand.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, target tersebut tidak terlalu agresif jika melihat capaian perdagangan kedua negara saat ini.

Berdasarkan data 2024, total perdagangan Indonesia dan Thailand telah mencapai sekitar US$ 17,3 miliar, terdiri dari ekspor Indonesia sebesar US$ 7,7 miliar dan impor mencapai US$ 9,6 miliar.

Baca Juga: Ekonom BSI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2026 Melambat

"Artinya, untuk mencapai US$ 20 miliar pada 2030, kedua negara hanya perlu menambah nilai perdagangan sekitar US$ 2,7 miliar dalam lima tahun atau sekitar 3% per tahun. Dari sisi pertumbuhan, angka ini relatif konservatif," ujar Yusuf kepada Kontan, Selasa (4/8/2026).

Meski demikian, Yusuf mengingatkan keberhasilan kerja sama tidak cukup diukur dari tercapainya target nilai perdagangan. Menurutnya, perhatian juga harus diarahkan pada struktur perdagangan yang selama ini masih menunjukkan defisit di pihak Indonesia.

"Yang perlu menjadi perhatian bukan hanya besarnya perdagangan, melainkan kualitasnya. Indonesia masih mencatat defisit perdagangan dengan Thailand dan kondisi itu sudah berlangsung cukup lama. Jadi keberhasilan tidak cukup diukur dari tercapainya angka US$ 20 miliar, tetapi juga dari apakah struktur perdagangan menjadi lebih seimbang," jelasnya.

Ia melihat terdapat sejumlah sektor yang berpotensi menjadi motor peningkatan perdagangan kedua negara, yakni pangan dan agroindustri, energi, ekonomi digital, serta industri halal.

Menurut Yusuf, sektor pangan memiliki peluang meningkatkan volume perdagangan dalam waktu relatif cepat karena Indonesia dan Thailand memiliki rantai pasok yang saling melengkapi. Namun, pemerintah tetap perlu memperkuat hilirisasi agar peningkatan perdagangan tidak hanya mendorong kenaikan impor.

Sementara pada sektor energi dan ekonomi digital, pemanfaatan skema Local Currency Transaction(LCT) dinilai dapat meningkatkan efisiensi perdagangan karena menekan biaya transaksi sekaligus mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar.

Baca Juga: Lemahnya Pengawasan Jadi Biang Kerok Keracunan MBG Berulang

Adapun di sektor industri halal, kerja sama dinilai memiliki potensi menciptakan nilai tambah yang tinggi. Meski demikian, implementasinya membutuhkan harmonisasi standar dan sertifikasi antara kedua negara.

Yusuf juga menilai pembentukan Joint Trade Commission menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat implementasi kerja sama.

"Faktor yang tidak kalah penting adalah efektivitas Joint Trade Commission yang dibentuk untuk mengatasi hambatan perdagangan dan mempercepat implementasi kerja sama di tingkat bisnis," katanya.

Meski berpotensi menjadi bantalan di tengah perlambatan ekonomi global, Yusuf menilai dampak kerja sama tersebut terhadap perekonomian nasional tetap perlu dilihat secara proporsional.

Menurut dia, nilai perdagangan Indonesia dengan Thailand masih relatif kecil dibandingkan total perdagangan Indonesia dengan dunia. Oleh sebab itu, manfaat yang lebih besar justru akan diperoleh apabila kerja sama tersebut mampu meningkatkan efisiensi perdagangan, memperkuat rantai pasok kawasan ASEAN, serta menarik investasi.

"Mengingat Indonesia juga sedang menghadapi tekanan pada sektor eksternal, kerja sama ini akan benar-benar bernilai jika mampu meningkatkan ekspor bernilai tambah dan secara bertahap mengurangi defisit perdagangan dengan Thailand," ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyepakati target peningkatan nilai perdagangan bilateral menjadi US$ 20 miliar pada 2030 dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8).

Target tersebut akan diwujudkan melalui implementasi Roadmap Kemitraan Strategis Indonesia–Thailand 2026–2030yang mencakup perluasan investasi, peningkatan akses pasar, penguatan kemitraan antarpelaku usaha, serta pembentukan Joint Trade Commission untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan kedua negara.

Baca Juga: Ini Usulan Tambahan Anggaran 30 Kementerian dan Lembaga, Purbaya: Tak Semua Disetujui

Selain itu, kedua negara menyepakati penguatan kerja sama di sektor ketahanan pangan melalui pengembangan teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan, dan rantai pasok. Di sektor energi, kedua negara akan membentuk Indonesia–Thailand Energy Forum guna memperkuat ketahanan energi dan mempercepat transisi energi.

Indonesia dan Thailand juga akan memperluas kerja sama di bidang ekonomi digital melalui pemanfaatan Local Currency Transaction (LCT) untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan investasi, serta mengembangkan rantai nilai industri halal regional. 

Di bidang konektivitas, kedua negara menyambut pembukaan rute penerbangan langsung Jakarta–Bangkok dan Denpasar–Phuket guna mempererat hubungan bisnis maupun masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News