KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,3% hingga 5,6% pada 2025. Ekonom menilai target tersebut tidak realistis.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut terlalu tinggi. Bahkan jika melihat perkembangan perekonomian yang ada, Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berpotensi tumbuh sekitar 5% hingga 5,3% saja.

“Tapi untuk sebuah target tentu harus dipasang ideal dan tinggi. Jadi tak ada salahnya juga diasumsikan sebesar itu, setidaknya untuk membangun kepercayaan diri pemerintah di satu sisi dan membangun optimisme pasar  di sisi lain,” tutur Ronny kepada Kontan, Senin (26/2).

Di samping itu, pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan bisa turun di kisaran 6%-7%, lebih rendah dari target tahun ini yang sebesar 7,5%.

Baca Juga: Fitch Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 dan 2025 Akan Tetap di Kisaran 5%

Ia juga menilai target tingkat kemiskinan tersebut terlalu ambisius diusung pemerintah. Pasalnya persentase kemiskinan di 2023 saja masih sebesar 9,3%.

“Rasanya terlalu ambisius untuk bisa diturunkan menjadi 7% apalagi 6%. Apalagi, beban biaya hidup makin tinggi karena tekanan dari harga bahan pokok yang terus naik,” ungkapnya.

Meski begitu, Ronny menilai jika pemerintah melakukan belanja sosial yang masif dan terukur di tahun 2025 untuk menekan angka kemiskinan, termasuk makan siang gratis, dan anggarannya ada tanpa harus menambah target defisit anggaran, maka tingkat kemiskinan bisa saja mendekati 7%.

Ini bisa dicapai, selama belanja sosial tersebut dibelanjakan dengan terukur dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat kelas bawah.

Adapun pemerintah menaikkan asumsi defisit APBN 2025 di kisaran 2,48%-2,8% dari PDB, meningkat dari target defisit tahun ini yang sebesar 2,29% dari PDB. Defisit tersebut diasumsikan naik karena belanja pemerintah juga akan diasumsikan naik. Baik karena kenaikan alami maupun karena pertambahan program baru yang harus dibiayai.

“Namun, secara konstitusional, angka tersebut masih berada di bawah ambang batas yang diperbolehkan UU, yakni 3%,” jelasnya.

Baca Juga: Pilpres Satu Putaran Dinilai Bakal Tekan Ketidakpastian

Lebih lanjut, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Ronny menyarankan agar pemerintah fokus menjaga daya beli dengan berbagai macam bansos, juga fokus meningkatkan kontribusi investasi kepada pertumbuhan, dengan minimal investasi tumbuh di atas 6%.

Kemudian pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan belanja-belanja yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM, sebari tetap menjaga belanja pembangunan atau government spending untuk pembangunan, agar semakin efektif dalam mendorong investasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi