KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun 2026 yang ditargetkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai perlu didukung oleh tercapainya beberapa variable-variable penting. Sebelumnya, optimisme ini diungkap Purbaya jelang tutup tahun 2025 kemarin. “Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6%, seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (31/12/2025). Baca Juga: Pemerintah Genjot Jaring Pengaman Sosial dan Lapangan Kerja Sepanjang 2025 Terkait target tersebut, Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan hal tersebut bukalah yang sulit dicapai. "Untuk mendorong hal tersebut, belanja pemerintah akan menggenjot belanja sejak awal tahun, dan juga sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2025). Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menyepakati bahwa pertumbuhan ekonomi di angka 5,4%. Sedangkan dunia usaha secara konservatif memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bergerak di kisaran 5,0%-5,4%. Pertumbuhan tetap positif, namun penuh kehati-hatian. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 bergerak pada pola yang inklusif, produktif dan berdaya saing, menurut Ajib paling tidak ada 6 (enam) prasyarat strategis yang harus mendapat prioritas perhatian utama dan harus segera dipenuhi. Pertama, adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, harus bermuara pada semangat yang sama, yaitu penyerapan tenaga kerja. Karena masalah mendasar di Indonesia adalah pengangguran dan sektor informal yang menjadi beban ekonomi. "Investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja formal secara signifikan. Pemerintah juga perlu mencegah pola investasi turnkey, terutama untuk posisi level bawah dengan menerapkan rasio tenaga kerja lokal secara jelas dan konsisten," jelasnya. Kedua, bauran kebijakan fiskal dan moneter. Tahun 2025 adalah tahun transisi model kepemimpinan dan fatsoen fiskal yang dianut Indonesia, yang sebelumnya menekankan pro stability berubah menjadi pro growth. Baca Juga: Defisit APBN 2025 Diprediksi Lampaui 2,78% dari PDB, Tapi Tak Sampai 3% "Gaya kebijakan fiskal ini sangat cocok dengan target Presiden Prabowo yang ingin pertumbuhan ekonomi lebih agresif menuju Indonesia Emas 2045. Tetapi, problem yang dihadapi adalah sempitnya ruang fiskal, shortfall penerimaan pajak, dan inefisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan dan mesin budgeter yang sehat," ungkapnya. Lebih detail, ia mengatakan Pemerintah harus mengedepankan prinsip collect more, spending better. Kebijakan moneter juga harus berhati-hati menjaga inflasi tetap di kisaran 2,5% plus minus 1%. Ketiga, adalah efisiensi biaya usaha universal. Hal ini harus menjadi agenda struktural utama, dan membutuhkan komitmen kuat pemerintah. Prioritasnya mencakup pemangkasan cost of compliance, pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik dan tenaga kerja. Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Penguatan link and match dunia usaha dan dunia industri dengan dunia pendidikan perlu diakselerasi. "Reformasi vokasi, reskilling-upskilling, dan penguatan literasi digital menjadi prasyarat agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan struktur ekonomi yang semakin berbasis teknologi," ungkapnya. Disisi lain, tuntutan kenaikan upah yang selalu menjadi isu rutin karyawan, harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing. Karena persaingan ekonomi bukan antara Jakarta-Jawa Barat, bukan antara Jawa Tengah-Jawa Timur. "Tetapi persaingan global adalah tentang Indonesia-Malaysia, Indonesia-Vietnam, Indonesia-China, dan negara-negara lain yang mereka terus meningkatkan produktivitasnya," tambahnya.
Target Pertumbuhan Ekonomi 6% di 2026, Analis Sebut Butuh Enam Hal Ini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun 2026 yang ditargetkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai perlu didukung oleh tercapainya beberapa variable-variable penting. Sebelumnya, optimisme ini diungkap Purbaya jelang tutup tahun 2025 kemarin. “Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6%, seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (31/12/2025). Baca Juga: Pemerintah Genjot Jaring Pengaman Sosial dan Lapangan Kerja Sepanjang 2025 Terkait target tersebut, Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan hal tersebut bukalah yang sulit dicapai. "Untuk mendorong hal tersebut, belanja pemerintah akan menggenjot belanja sejak awal tahun, dan juga sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2025). Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menyepakati bahwa pertumbuhan ekonomi di angka 5,4%. Sedangkan dunia usaha secara konservatif memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bergerak di kisaran 5,0%-5,4%. Pertumbuhan tetap positif, namun penuh kehati-hatian. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 bergerak pada pola yang inklusif, produktif dan berdaya saing, menurut Ajib paling tidak ada 6 (enam) prasyarat strategis yang harus mendapat prioritas perhatian utama dan harus segera dipenuhi. Pertama, adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, harus bermuara pada semangat yang sama, yaitu penyerapan tenaga kerja. Karena masalah mendasar di Indonesia adalah pengangguran dan sektor informal yang menjadi beban ekonomi. "Investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja formal secara signifikan. Pemerintah juga perlu mencegah pola investasi turnkey, terutama untuk posisi level bawah dengan menerapkan rasio tenaga kerja lokal secara jelas dan konsisten," jelasnya. Kedua, bauran kebijakan fiskal dan moneter. Tahun 2025 adalah tahun transisi model kepemimpinan dan fatsoen fiskal yang dianut Indonesia, yang sebelumnya menekankan pro stability berubah menjadi pro growth. Baca Juga: Defisit APBN 2025 Diprediksi Lampaui 2,78% dari PDB, Tapi Tak Sampai 3% "Gaya kebijakan fiskal ini sangat cocok dengan target Presiden Prabowo yang ingin pertumbuhan ekonomi lebih agresif menuju Indonesia Emas 2045. Tetapi, problem yang dihadapi adalah sempitnya ruang fiskal, shortfall penerimaan pajak, dan inefisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan dan mesin budgeter yang sehat," ungkapnya. Lebih detail, ia mengatakan Pemerintah harus mengedepankan prinsip collect more, spending better. Kebijakan moneter juga harus berhati-hati menjaga inflasi tetap di kisaran 2,5% plus minus 1%. Ketiga, adalah efisiensi biaya usaha universal. Hal ini harus menjadi agenda struktural utama, dan membutuhkan komitmen kuat pemerintah. Prioritasnya mencakup pemangkasan cost of compliance, pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik dan tenaga kerja. Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Penguatan link and match dunia usaha dan dunia industri dengan dunia pendidikan perlu diakselerasi. "Reformasi vokasi, reskilling-upskilling, dan penguatan literasi digital menjadi prasyarat agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan struktur ekonomi yang semakin berbasis teknologi," ungkapnya. Disisi lain, tuntutan kenaikan upah yang selalu menjadi isu rutin karyawan, harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing. Karena persaingan ekonomi bukan antara Jakarta-Jawa Barat, bukan antara Jawa Tengah-Jawa Timur. "Tetapi persaingan global adalah tentang Indonesia-Malaysia, Indonesia-Vietnam, Indonesia-China, dan negara-negara lain yang mereka terus meningkatkan produktivitasnya," tambahnya.
