KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha menilai keberlanjutan ekspansi bisnis pada 2027 akan sangat bergantung pada kondisi konsumsi masyarakat, akses pembiayaan, kepastian regulasi, serta efisiensi biaya usaha. Pemerintah dinilai perlu memperkuat keempat aspek tersebut agar dunia usaha tetap memiliki ruang untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengidentifikasi empat tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga momentum ekspansi dunia usaha pada tahun depan. Keempat tantangan tersebut mencakup daya beli, pembiayaan, kepastian regulasi, dan biaya menjalankan usaha.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat HIPMI Anthony Leong mengatakan, keempat faktor tersebut akan menjadi pertimbangan penting bagi pelaku usaha dalam menentukan keputusan ekspansi dan investasi pada 2027.

Menurut dia, daya beli masyarakat menjadi salah satu perhatian utama karena konsumsi merupakan penopang permintaan terhadap berbagai produk dan jasa. Pertumbuhan permintaan yang kuat akan memberikan ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus melakukan ekspansi.

Baca Juga: Ekonomi Global 2027 Masih Penuh Ketidakpastian, Pemerintah Siapkan Strategi Ini

“Pengusaha pada dasarnya bisa menghitung risiko bisnis, tetapi yang paling sulit dihitung adalah ketidakpastian kebijakan,” kata Anthony kepada KONTAN, Sabtu (15/8/2026).

Selain daya beli, akses pembiayaan juga menjadi faktor krusial bagi dunia usaha. Pelaku usaha membutuhkan biaya modal yang kompetitif agar rencana investasi maupun ekspansi bisnis tetap memiliki kelayakan secara ekonomi.

Anthony mengatakan, sebagian pengusaha sebenarnya telah memiliki pasar dan peluang untuk mengembangkan kapasitas bisnis. Namun, peluang tersebut dapat terhambat apabila ketersediaan modal kerja dan pembiayaan investasi belum memadai atau diperoleh dengan biaya yang terlalu tinggi.

Dari sisi regulasi, HIPMI mendorong pemerintah melakukan penyederhanaan aturan sekaligus menjaga konsistensi kebijakan. Kepastian regulasi diperlukan lantaran keputusan investasi umumnya membutuhkan perhitungan dan komitmen dalam jangka panjang.

Menurut HIPMI, perubahan kebijakan yang sulit diprediksi dapat meningkatkan risiko bisnis dan membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

Di sisi lain, biaya menjalankan usaha juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Beban logistik, energi, tenaga kerja, perizinan, hingga biaya pembiayaan dapat memengaruhi tingkat efisiensi dan daya saing produk Indonesia.

Baca Juga: RAPBN 2027: Prabowo Targetkan Inflasi Tetap Terjaga di Level 2,5%

Karena itu, HIPMI meminta pemerintah memperkuat kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan usaha, investasi, serta penciptaan lapangan kerja pada 2027.

“Semakin mudah perusahaan tumbuh, semakin besar kemampuannya menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Anthony.

Anthony menambahkan, investasi yang masuk ke Indonesia juga perlu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pelaku usaha lokal. Keterlibatan pengusaha daerah sebagai pemasok maupun vendor dinilai dapat memperluas efek berganda atau multiplier effect investasi terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, HIPMI mendorong agar pembiayaan produktif semakin mudah diakses oleh pengusaha, khususnya pelaku usaha yang tengah meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis.

Dengan dukungan terhadap daya beli, pembiayaan, regulasi, dan biaya usaha tersebut, dunia usaha diharapkan mampu meningkatkan ekspansi pada 2027. Langkah ini sekaligus dapat memperkuat kontribusi sektor swasta terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 yang ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2027.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News