Target PLTS 100 GW Butuh Dana US$ 73 Miliar, Indonesia Perlu Gaet Pendanaan Global



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia perlu memanfaatkan pembentukan The Electrify Now Finance Coalition atau Koalisi Pendanaan Elektrifikasi Global untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, terutama dalam merealisasikan target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Koalisi yang dibentuk di sela-sela agenda COP31 di Antalya, Turki tersebut beranggotakan pemerintah, bank pembangunan multilateral, hingga kelompok pembiayaan swasta. Inisiatif ini ditujukan untuk mempercepat elektrifikasi hijau di negara berkembang, termasuk kawasan ASEAN dengan mobilisasi modal lebih dari US$ 1,2 miliar.

Direktur Eksekutif Climate Policy Initiative (CPI) Tiza Mafira mengatakan, pendanaan dari koalisi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya jaringan transmisi yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan pasokan listrik dari energi terbarukan.


Baca Juga: Prabowo Ajak Jepang Perkuat Kerja Sama EBT, Mineral, dan Energi Terbarukan

Menurut Tiza, kebutuhan investasi transmisi di Indonesia masih cukup besar. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan pembangunan tambahan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms) dalam 10 tahun ke depan.

Nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan jaringan tersebut diperkirakan mencapai US$ 24 miliar. Kebutuhan ini menjadi tantangan apabila seluruh pembiayaan hanya mengandalkan pendanaan internal PLN.

"Maka dari itu, Indonesia juga perlu membuka kesempatan pembangunan transmisi dilakukan oleh independent transmission projects. Hal ini akan memosisikan Indonesia berpeluang untuk memanfaatkan pendanaan Koalisi Electrify Now," ujar Tiza dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan pada Selasa (17/11).

Selain infrastruktur transmisi, pendanaan global tersebut juga berpotensi mendukung target pembangunan PLTS 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun mendatang.

Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengatakan, realisasi target tersebut membutuhkan investasi sekitar US$ 73 miliar. Kebutuhan pendanaan yang besar membuat pemerintah perlu melibatkan sumber pembiayaan internasional, mengingat kapasitas fiskal pemerintah maupun PLN tidak cukup untuk menjadi satu-satunya tumpuan.

Agung menilai, pemerintah perlu lebih aktif mengajukan kebutuhan pendanaan serta proyek-proyek prioritas Indonesia ke dalam agenda kerja koalisi tersebut.

Di sisi lain, kepastian regulasi juga diperlukan agar peluang pendanaan internasional dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah perlu menyelaraskan dokumen perencanaan ketenagalistrikan dengan target pengembangan energi terbarukan.

Baca Juga: Proyek Emas Milik Indika (INDY) Hadapi Sengketa, Begini Nasib Produksi Awak Mas

"Dengan target ambisius 100 GWp PLTS dan peluang pembiayaan dari koalisi ini, pemerintah harus merevisi kebijakan dalam negeri agar konsisten dengan target pertumbuhan energi terbarukan yang ingin dicapai, mulai dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga RUPTL," kata Agung.

Menurut dia, konsistensi kebijakan tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada investor bahwa pemerintah memiliki komitmen terhadap target pengembangan energi terbarukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News