KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menyambut positif langkah Pemerintah yang mulai menggenjot produksi listrik nasional lewat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW). 

Proyek ini ditargetkan mampu menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang selama ini dinilai sangat membebani biaya operasional. 

"Kami sangat apresiasi dengan rencana pembangunan PLTS 100 GW untuk menggantikan PLTD yang kami ketahui sangat boros biaya keekonomiannya, dan membuat harga KWH menjadi mahal," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (17/8/2026).

Baca Juga: Prabowo Targetkan PLTS 30 GW Tahun Ini, APLSI:Perlu Buka Lebar Ruang Investasi Swasta

Terkait dengan target jangka pendek pembangunan PLTS sebesar 30 GW pada tahun 2026, Syarif mengaku sangat optimistis itu dapat direalisasikan secara maksimal oleh pemerintah.

Menurutnya, strategi utama yang perlu didorong adalah pemanfaatan potensi wilayah secara efektif melalui pemetaan sumber daya energi yang optimal. 

"Target untuk 30 GW segera akan dilaksanakan, kami yakin bakal terwujud. Strateginya adalah memperbanyak sumber-sumber pembangkit, khususnya di daerah-daerah lumbung atau sumber energi," katanya.

Kendati demikian, Syarif memberikan catatan ihwal tantangan teknis yang berpotensi menghambat implementasi proyek energi terbarukan ini di lapangan.

Dia menyoroti penentuan lokasi fasilitas pembangkit listrik harus benar-benar memperhitungkan aspek kondisi geografis wilayah setempat secara objektif. 

Baca Juga: Kejar Proyek PLTS 100 GW, Pemerintah Siapkan 24.000 Hektare Lahan di Jawa

"Kendala PLTS adalah cuaca dan kondisi alam. Penempatan PLTS harus berdasarkan tofografi wilayah tersebut, jangan selera orang perorangan (ikatan emosionil dengan pejabat terkait)," tegasnya.

Selain masalah pemetaan wilayah dan faktor cuaca, Syarif juga mengingatkan pentingnya penyelesaian kewajiban finansial serta regulasi dari pihak pemerintah terhadap PT PLN (Persero). 

Menurutnya, hal ini sangat krusial agar perseroan memiliki ruang fiskal dan kemampuan investasi yang memadai. 

"Kendala berikutnya, kewajiban Pemerintah, PLN agar diselesaikan dahulu sehingga PLN mampu berinvestasi sesuai kebutuhannya," pungkasnya.

Baca Juga: Danantara Kantongi Investasi Pabrik PLTS US$ 1,4 M, Pembangunan Rampung Akhir Tahun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News