KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ngebut menerapkan kebijakan biodiesel 50% (B50) di akhir tahun ini atau awal tahun depan dirasa tidak realistis. 

"Kita sebentar lagi tak perlu impor solar lagi, solar kita akan datang dari yang namanya kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang kan B35, kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dengan capai B50, biodiesel 50% dari kelapa sawit, begitu capai itu insyaallah akhir tahun ini atau awal tahun depan, kita akan hemat US$ 20 miliar," ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Kongres PAN 2024, dikutip Kamis (05/09).

Prabowo menambahkan, penerapan ini dapat mengurangi ketergantungan impor minyak untuk membuat solar, dan Indonesia bisa hemat US$ 20 miliar atau sekitar Rp 309,7 triliun untuk impor minyak.

Baca Juga: Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Belum Kaji Dampak Implementasi Program B50 Prabowo

Menanggapi target ini, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan target untuk B50 di akhir tahun ini atau awal tahun depan adalah target yang 'mepet'. 

"Rasanya terlalu mepet, karena kan ini (B50) butuh uji coba, harus lihat juga produksi (CPO) cukup enggak. Karena kalau ekspor-nya (CPO) turun, nanti yang membiayai B50 siapa?" tanyanya saat ditemui Kontan dalam acara peluncuran buku 'Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan' di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (05/09).

Ia menjelaskan, pembiayaan penerapan biodiesel berasal dari penghimpunan dana ekspor atau Pungutan Ekspor (PE) CPO yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Otomatis, jika volume ekspor CPO berkurang karena dialihkan untuk program biodiesel, maka dana pembiayaan juga akan berkurang. 

"Kan dari dana ekspor, dari BPDPKS ya. Jangan sampai nanti ekspor kurang, dana BPDPKS juga ikut berkurang," katanya. 

Baca Juga: Ekspor CPO Anjlok 39,22%, Gapki Ungkap Sebabnya

Meski belum siap dengan B50, pemerintah mengatakan program B40 akan resmi dimulai pada tahun 2025.

Eddy Abdurrachman selaku Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menegaskan, keputusan ini dilakukan setelah melakukan uji coba sudah selesai dilakukan pada sektor otomotif dan non-otomotif.

"Untuk B40 pemerintah sudah menetapkan akan diberlakukan pada Januari tahun depan. Ujinya sudah dilakukan, baik terhadap otomotif dan non otomotif," tutup Eddy. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .