KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 208.571 unit hingga 18 November 2026 pukul 14.45 WIB. Capaian senilai Rp 25,99 triliun tersebut setara dengan 59,59% dari target nasional tahun ini sebanyak 350.000 unit. Menanggapi sisa waktu menuju tutup tahun, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menilai industri masih bertumpu pada momentum musiman akhir tahun.
Meski demikian, realisasi sisa target sekitar 40% tersebut menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi permintaan konsumen maupun kondisi internal pengembang. "Ini memang satu dilema juga nih. Sebenarnya sih, di November akhir sampai Desember ini sebenarnya itu ada satu poin ya, yang biasanya properti itu mengharapkan itu Desember efek. Kenapa? Karena Desember efek itu lebih ke arah biasanya sebagian perusahaan itu memberikan bonus di akhir tahun. Dan juga sebagian yang non-Muslim itu kan juga dapat THR di bulan yang sama juga," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: Daya Intiguna (MDIY) Bidik Lebih dari 270 Gerai Baru, Optimalkan Infrastruktur Gudang Bambang menjelaskan, momentum pemberian bonus akhir tahun dan tunjangan hari raya berpotensi mendorong lonjakan transaksi pembelian hunian subsidi. Namun, melemahnya daya beli masyarakat serta ketidakpastian kondisi ekonomi global dan domestik membuat calon pembeli cenderung menahan keputusan untuk mengambil kredit jangka panjang. "Nah otomatis itu memungkinkan untuk potensi terjadi lonjakan pembelian sebenarnya. Hanya memang kita tahu ya, kondisi yang saat ini yang paling berat itu selain mengejar target 40%-an ini, juga ada dua sisi. Satu dari sisi konsumen ataupun calon pembeli FLPP, adalah masalah pelemahan daya beli udah pasti. Kemudian ketidakpastian dari suasana ekonomi ya," jelasnya. Dari sisi internal pengembang, lanjut Bambang, industri juga tertekan oleh lonjakan biaya konstruksi di atas 20% hingga 25% serta tumpang tindih lahan pengembangan dengan status Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Selain itu, proses penyaringan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK masih menjadi hambatan klasik dengan tingkat penolakan aplikasi yang tinggi.
Baca Juga: Kerja Sama Cadangan Minyak ASEAN Bikin Hemat Tapi Perlu Perhatikan Keekonomian Proyek "Kemudian juga yang selalu menjadi masalah klasik adalah proses pengadaan KPR subsidi ini salah satu saringannya adalah SLIK OJK. SLIK OJK itu sampai saat ini masih jadi kendala juga. Bahkan ada beberapa teman developer yang tingkat penolakannya itu bisa sampai 90%. Jadi bisa bayangkan dari 10 yang masuk yang di-approve hanya satu," imbuhnya. Di sisi lain, Bambang menilai kebijakan pemutihan catatan kredit bernilai di bawah Rp 1 juta melalui Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kepmen PKP) belum mampu mendongkrak persetujuan secara signifikan. Pasalnya, porsi calon konsumen rumah subsidi dengan catatan tunggakan di atas nilai tersebut jauh lebih mendominasi di lapangan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News