KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Demi mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027, pemerintah akan mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target pertumbuhan tersebut  lebih tinggi dibandingkan target 2026 sebesar 5,4%.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, APBN tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, tapi juga harus mampu mendorong investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja.

"Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan," ujar Suahasil, pekan lalu;

Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah tetap optimistis mengejar pertumbuhan 6% meski ketidakpastian ekonomi global masih tinggi.

"Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis," ujar Wahyu, dalam keterangannya, Selasa (20/10). 

Baca Juga: BI Hadapi Dilema Suku Bunga di Tengah Tekanan Rupiah dan Pasar Saham

Pemerintah menyiapkan tiga strategi pertumbuhan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis. Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan Rp 3.435,1 triliun dan belanja negara Rp 4.106,3 triliun.Defisit anggaran sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Belanja negara antara lain dialokasikan untuk pendidikan Rp 824 triliun, perlindungan sosial Rp 539,7 triliun, kesehatan Rp 244,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp 195,3 triliun.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional, Luthfi Ridho menilai, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama menghadapi perubahan suku bunga global yang dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani mengingatkan, APBN tidak bisa menjadi satu-satunya penggerak pertumbuhan.

Pemerintah perlu menciptakan kepastian kebijakan agar sektor swasta meningkatkan investasi. "APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta," kata Aviliani.

Menurutnya, pemerintah juga perlu memperkuat keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri melalui pendampingan dan pemberian insentif kepada perusahaan besar.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News