KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan aturan terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut rampung Maret 2024. 

Beleid yang dimaksud yakni perencanaan untuk menentukan lokasi prioritas pengelolaan sedimentasi laut. Hal ini juga menjadi penyebab KKP belum mensosialisasikan secara luas Permen KP No.33/2023.

Namun, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, aturan tersebut masih digodok oleh Kementerian/Lembaga terkait salah satunya Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Manfaatkan Sistem Digital NGBS, KB Bank Siap Melayani Kebutuhan Nasabah Lebih Cepat

Baca Juga: KKP Janjikan Insentif Bagi Pemodal Asing yang Investasi di Sektor Perikanan

"Ya itu kan kita tunggu Mendag (Soal aturan pengelolaan hasil sedimentasi laut)," kata Sakti Wahyu Trenggono, saat ditemui dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024, Senin (5/2).

Trenggono menegaskan jika ekspor pasir itu semangatnya pembersihan daerah-daerah yang dilalui nelayan yang mengalami pendangkalan karena proses Sedimentasi 

Sebagaimana diketahui, KKP menerbitkan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Aturan turunan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.33/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.26/2023. 

Baca Juga: KKP: Sepanjang 2023, PNBP Pengelolaan Ruang Laut Capai Rp 707 Miliar

"Tapi intinya kita soal pasir, jangan lupa ya pasir yang sedimentasi, yang menutupi terumbu karang. Yang kita anggap mengganggu pelayaran, intinya mengganggu ekosistem yang ada di laut. Itu yang kita perbolehkan untuk diambil, khususnya di dalam negeri," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Khusus MenKP Tugas Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menegaskan bahwa saat ini tim kajian meliputi dari KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akademisi, aktivis, hingga lembaga lainnya tengah menyusun dokumen perencanaan agar aturan ini dapat segera berjalan. 

"Statusnya mau ada PermenKP-nya tapi belum keluar. nanti kan ada tim pakar dan beberapa kementerian lembaga lainnya untuk menetapkan permenKP itu jadi masih dalam tahap diskusi Kepmen untuk penetapan di mana sih yang boleh Sedimentasi nya," ungkpanya.

Baca Juga: KKP Pastikan Dokumen Rencana Aturan Turunan Ekspor Pasir Laut Rampung Maret Tahun Ini

Editor: Noverius Laoli