KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan tarif 19% yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk furnitur asal Indonesia memberikan tekanan bagi pelaku industri mebel dan kerajinan nasional.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menyatakan, tarif tersebut jelas menambah beban harga di titik masuk pasar AS sehingga melemahkan daya saing, terutama untuk produk mass market yang sensitif terhadap harga.

Namun untuk segmen mid–high, design-led, sustainable, dan custom, Indonesia masih punya ruang karena pembeli lebih menilai kualitas bahan, craftsmanship, konsistensi produksi, dan compliance (legal & sustainability).

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Baca Juga: Ekspor Furnitur Tumbuh, Pelaku Industri Waspadai Banjir Produk Asing

“Tarif 19% ini sendiri merupakan hasil penurunan dari ancaman tarif lebih tinggi sebelumnya,” ungkap Abdul, kepada Kontan.co.id, Rabu (18/2/2026).

Pasar AS sendiri selama ini sangat dominan. Berdasarkan data yang dihimpun HIMKI, ekspor furnitur Indonesia periode Januari–November 2024 sekitar 53,6% terserap ke AS.

Pada semester I-2025, ekspor mebel dan kerajinan Indonesia diperkirakan mencapai US$1,5 miliar–US$1,7 miliar, dengan kontribusi ke AS sekitar US$0,8 miliar–US$0,9 miliar.

Dari sisi produk, furnitur kayu, rotan, outdoor furniture, serta produk dekorasi dan kerajinan terkait home living masih menjadi komoditas dominan ekspor Indonesia ke AS.

Lebih lanjut dia menuturkan, tekanan tarif ke AS tersebut berdampak langsung pada tergerusnya margin pelaku usaha dan renegosiasi harga.

Baca Juga: Peluang Bisnis Furnitur RI Masih Luas, Pangsa Pasar Global di Bawah 1%

Secara praktik, lanjutnya, beban tarif sering “dibagi” lewat kombinasi seperti penurunan harga ex-works/FOB dari pemasok, penyesuaian harga jual buyer, atau efisiensi di logistik & packaging.

“Risiko terbesar ada pada kontrak jangka pendek dan produk volume yang buyer sangat price sensitive. Pada sebagian kasus, order bisa ditahan atau diundur sambil menunggu kepastian mekanisme implementasi dan kalkulasi landed cost, lalu pindah ke komposisi produk yang lebih “value-added”,” jelasnya.

Menghadapi situasi ini, HIMKI mendorong paket dukungan kebijakan yang langsung menurunkan cost dan risk industri, mulai dari negosiasi implementasi tarif, pembiayaan ekspor berbunga kompetitif, insentif logistik, hingga penguatan produktivitas dan simplifikasi regulasi ekspor.

Selanjutnya: Mensos Siapkan Rp 2 Triliun Untuk Korban Bencana Sumatra, Ini Peruntukannya

Menarik Dibaca: Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 Kota Cilegon, Lengkap dengan Waktu Sholat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News