KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia menilai kebijakan tarif tambahan sebesar 10% yang akan dikenakan Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia, disertai peluang pengecualian bagi sejumlah komoditas strategis, berpotensi memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan tersebut setelah melakukan pertemuan dengan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Jamieson Greer, di sela-sela pertemuan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Paris, Prancis.

Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengusulkan tarif hingga 12,5% terhadap impor dari 60 negara setelah menilai negara-negara tersebut gagal menekan perdagangan barang yang diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa. Untuk Indonesia, USTR mengusulkan tarif sebesar 10%, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara pesaing lainnya.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Airlangga mengungkapkan bahwa permintaan Indonesia untuk memperoleh pengecualian terhadap 18 produk dalam penyelidikan Section 301 berpeluang besar disetujui oleh pemerintah AS, meskipun ia tidak merinci daftar produk yang dimaksud.

Baca Juga: Pemerintah Bernapas Lega: 18 Produk Berpotensi Bebas Tarif AS!

"Langkah-langkah strategis ini tentu akan menjadi stimulus ekonomi yang sangat besar bagi industri Indonesia, menurunkan biaya ekspor, dan meningkatkan daya saing komoditas utama kita di pasar domestik Amerika Serikat," ujar Airlangga.

Menurutnya, salah satu komoditas yang berpotensi memperoleh pengecualian adalah ekspor katoda tembaga dari PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang tersebut dikendalikan oleh perusahaan tambang asal AS, Freeport McMoRan, namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Airlangga memperkirakan ekspor katoda tembaga dari Freeport Indonesia akan dibebaskan dari tarif AS yang diberlakukan berdasarkan Section 232, yang selama ini digunakan Washington untuk mengenakan tarif terhadap produk tertentu atas dasar kepentingan keamanan nasional.

Pengumuman USTR tersebut muncul menjelang berakhirnya tarif sementara sebesar 10% yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump pada 20 Februari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News