Jakarta. Pemerintah memutuskan untuk memangkas besaran tarif pos komersial, atau tarif pos yang standar layanannya tidak ditetapkan pemerintah.

Mereka memutuskan untuk menyamakan tarif pos komersial dengan tarif pos universal atau pos yang layanannya dijamin pemerintah.

Pemangkasan tarif tersebut masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-9 yang keluar Rabu (27/1) ini.

BPJS Kesehatan vs Asuransi Swasta, Pilih yang Mana?

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, pemangkasan tarif tersebut dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2015 yang mengatur bahwa besaran tarif pos komersial harus lebih tinggi dengan tarif layanan pos universal yang ditetapkan pemerintah.

"Itu membatasi persaingan pelaku penyelenggara layanan pos komersial," katanya Rabu (27/1).

Darmin berharap, pemangkasan tarif layanan pos komersial tersebut bisa menurunkan biaya pengiriman paket dan logistik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News