KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Pemerintah menyesuaikan tarif listrik masyarakat dengan daya mulai dari 3.500 voltampere (VA) mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya muncul dari Non Goverment Organization (NGO) Energy Watch Indonesia.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyampaikan bahwa pemerintah tidak perlu ragu untuk menaikkan tarif listrik bagi warga mampu. Menurut dia, kenaikan tarif listrik golongan 3.500 VA ke atas layak untuk dilakukan, dengan tetap melindungi masyarakat kecil dengan tidak menaikkan tarif listrik untuk golongan 450 VA, 900 VA, 1.300 VA dan 2.200 VA.

Dengan tidak adanya kenaikan tarif listrik untuk golongan rumah tangga di bawah 3.500 VA, maka daya beli masyarakat menengah ke bawah bisa kembali meningkat usai pandemi dan akan membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) memulihkan perekonomian.

"Sesuai informasi yang diterima, dalam melindungi masyarakat menengah, miskin dan rentan, serta UMKM maka penyesuaian tarif (tarif adjustment) untuk tarif listrik masyarakat kecil dan menengah, pelaku UMKM, bisnis, dan industri tidak berubah," tutur dia dalam keterangannya, Selasa (7/6).

Baca Juga: Ingin Naikkan Kuota Produksi 30%, Golden Eagle Energy Berencana Ajukan Revisi RKAB

Menurut Mamit, kenaikan tarif listrik 3.500 VA juga tidak akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Sebab, untuk golongan tarif ini hanya sekitar 2,5 persen dari total pelanggan PLN yang jumlahnya mencapai 82,5 juta pelanggan, di mana sebanyak 75,7 juta atau sekitar 91,71% pelanggan PLN berasal dari kelompok rumah tangga.

"Pelanggan terdampak hanya sekitar 2,5% dari total pelanggan dan merupakan masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas yaitu golongan 3.500 VA ke atas. Jadi saya kira tidak akan memberikan dampak yang signifikan," jelas Mamit.

"Untuk waktunya saya kira sudah dapat dilakukan karena Presiden juga sudah menyetujui rencana penyesuaian ini. Begitu juga dengan DPR," lanjut dia.

Mamit juga menilai penyesuaian tarif listrik golongan 3.500 VA ke atas akan berdampak positif bagi keuangan PLN dan negara. Setidaknya, penyesuaian tarif ini akan mengurangi beban negara dalam pembayaran kompensasi kepada PLN.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah masih memiliki utang kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp 108,4 triliun pada 2021. Rinciannya, utang kompensasi BBM sebesar Rp 83,8 triliun dan utang kompensasi listrik Rp 24,6 triliun.

Baca Juga: Krisis Energi di India Mengangkat Harga Batubara Kembali

"Terhadap keuangan PLN pastinya akan berdampak, meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Penyesuaian ini juga membantu pemerintah karena adanya pengurangan beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada PLN," ucapnya.

Namun, ia mengusulkan agar tarif listrik golongan industri dan bisnis dinaikkan karena inilah yang paling banyak menyerap keuangan negara untuk membayar kompensasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi