KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dunia usaha menilai pembebasan tarif 0% untuk ribuan produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) belum menjadi jaminan peningkatan kinerja ekspor secara otomatis.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkapkan, manfaat perjanjian dagang tersebut sangat bergantung pada pembenahan faktor domestik yang selama ini menjadi hambatan utama dunia usaha.

Shinta mengatakan, meskipun dunia usaha mengapresiasi kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha hingga tercapainya kesepakatan tarif 0% untuk sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia, peluang dari sisi eksternal berisiko tidak termanfaatkan optimal tanpa agenda debottlenecking yang terstruktur.

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

“Biaya berusaha yang masih tinggi, perizinan yang kompleks, ketidakpastian regulasi, hambatan penyediaan bahan baku, serta tantangan lainnya. Tanpa pembenahan faktor domestik tersebut, ruang yang terbuka dari sisi eksternal berisiko tidak termanfaatkan secara optimal," ujarnya kepada Kontan, Jumat (20/2/2026).

Baca Juga: Jaya Ancol (PJAA) Kejar Pertumbuhan Moderat, Incar 9,5 Juta Pengunjung pada 2026

Dari sisi dampak, Shinta mengakui pembebasan tarif memberikan kepastian pasar bagi eksportir, terutama sektor yang memiliki eksposur tinggi ke pasar AS seperti tekstil dan produk tekstil (TPT).

Sekitar 61% ekspor pakaian dan aksesori pakaian rajutan Indonesia ditujukan ke AS. Dengan tarif 0%, risiko kontraksi permintaan akibat kenaikan biaya dapat ditekan sehingga perencanaan produksi dan investasi lebih terjaga.

Namun, keunggulan tarif dinilai belum cukup untuk memenangkan persaingan regional. Indonesia saat ini berada pada posisi tarif resiprokal setara dengan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Bangladesh di kisaran 19%.

India sedikit lebih rendah, sementara Vietnam dan Sri Lanka berada di sekitar 20%. China masih menghadapi tarif efektif jauh lebih tinggi, di atas 30% di banyak kategori.

“Artinya, meskipun Indonesia memiliki keunggulan tarif, persaingan tetap ditentukan oleh faktor domestik seperti efisiensi biaya berusaha,” kata Shinta.

Ia menambahkan, beberapa negara pesaing seperti Bangladesh juga memperoleh fasilitas tarif preferensial untuk produk tekstil. Kondisi ini membuat keunggulan tarif Indonesia berpotensi tergerus jika tidak diimbangi perbaikan produktivitas, logistik, dan ketersediaan bahan baku.

Dari sisi rantai pasok, pembebasan tarif berbasis tariff rate quota untuk produk garmen yang menggunakan kapas asal AS dinilai dapat memperkuat stabilitas pasokan. Industri tekstil dan garmen Indonesia masih mengimpor kapas lebih dari US$ 1,5 miliar per tahun, dengan sekitar US$ 150 juta atau 10% berasal dari AS. Kepastian pasokan ini penting untuk menjaga struktur biaya industri.

Meski demikian, Shinta menekankan optimalisasi manfaat kesepakatan dagang memerlukan sinergi kebijakan lintas sektor di dalam negeri.

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Izin Lingkungan Proyek Abadi LNG di Blok Masela

Selanjutnya: Tarif Resiprokal AS Disepakati, Ini Dampaknya ke Asuransi Marine Cargo Menurut AAUI

Menarik Dibaca: 3 Strategi Sederhana Mengatur Keuangan Tanpa Ribet agar Tabungan Bertumbuh

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News